KUALA KAPUAS, inikalteng.com — Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar Ekspose Laporan Pendahuluan Kajian Penyusunan Integrasi Ketahanan Pangan untuk Penyangga Ibu Kota Negara (IKN) dan Rencana Aksi Stunting. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bapperida Kabupaten Kapuas, pada Jumat (26/9/2025), dan dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kapuas, Kusmiatie.
Acara tersebut dihadiri sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Kapuas, para camat, serta tim konsultan yang terlibat dalam kajian. Dalam sambutannya, Kusmiatie membacakan pesan Bupati Kapuas yang menegaskan pentingnya kesiapan daerah sebagai penyangga ketahanan pangan nasional, terutama dalam mendukung pembangunan IKN Nusantara.
Menurutnya, pembangunan IKN dibagi dalam empat tahapan yang dimulai sejak tahun 2022 hingga 2045. Dalam tahap awal, terjadi migrasi penduduk menuju Kalimantan Timur, diawali dengan perpindahan para pekerja di sektor-sektor strategis, termasuk ketahanan pangan. Para pekerja ini disebut sebagai “penduduk pelopor”.
“Saat ini, hampir setengah juta jiwa tinggal di wilayah IKN yang memerlukan pemenuhan kebutuhan pangan secara menyeluruh—baik dari aspek ketersediaan, keterjangkauan, hingga stabilitas,” ujarnya.
Bupati juga menekankan bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk di IKN, maka tekanan terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, energi, dan pemukiman akan semakin besar. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari daerah sekitar, termasuk Kabupaten Kapuas, untuk menjamin ketersediaan pangan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Pemprov Kalimantan Tengah mulai memetakan daerah-daerah strategis yang memiliki potensi menjadi penyangga pangan IKN. Kapuas disebut memiliki banyak keunggulan dari sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, ditopang oleh letak geografis yang strategis dan kekayaan sumber daya alam.
“Yang perlu diperkuat saat ini adalah penyediaan infrastruktur pendukung agar kawasan produksi pangan dapat berkembang secara optimal,” tambahnya.
Komitmen Pemerintah Daerah Kapuas juga terlihat dari sejumlah langkah konkret yang telah dilakukan, di antaranya peninjauan pengembangan Food Estate oleh Menteri Pertanian RI dan Gubernur Kalteng di Dadahup pada 28 Agustus 2024. Dalam kunjungan tersebut, dicanangkan pengembangan padi seluas 500 ribu hektare di Kalteng, yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalteng.
Tak hanya itu, Presiden RI juga telah menginstruksikan pencetakan sawah baru seluas 150 ribu hektare di Kalteng pada tahun 2025 sebagai bagian dari proyek lumbung pangan nasional. Proyek ini merupakan kolaborasi lintas kementerian dalam menghadapi potensi krisis pangan.
Dalam konteks lokal, Pemkab Kapuas menjadikan pengembangan kawasan pangan nasional sebagai strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus mengatasi persoalan kemiskinan dan stunting.
“Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga persoalan ekonomi. Ketika kualitas gizi buruk, maka produktivitas menurun, dan kemiskinan menjadi semakin sulit diatasi. Oleh karena itu, program produksi pangan terintegrasi yang mencakup pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan adalah solusi nyata,” tegas Kusmiatie.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi kebijakan yang harmonis antar sektor dalam menyukseskan program pangan nasional, sebagai bentuk kontribusi nyata Kabupaten Kapuas dalam mendukung ketahanan pangan IKN dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Penulis : Sri
Editor : Adi
