PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kalteng menyebutkan, berdasarkan rilis yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, kinerja ekonomi Kalteng pada triwulan I 2021 kembali mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar 3,12 persen (yoy), lebih dalam jika dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,10 persen (yoy).
Kepala KPw BI Kalteng Rihando dalam siaran persnya, Kamis (10/6/2021), menjelaskan, dari sisi penawaran tekanan ekonomi triwulan I 2021 utamanya bersumber dari melambatnya kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan dan penggalian, LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta LU Konstruksi. Sedangkan dari sisi permintaan, hampir seluruh komponen PDRB pengeluaran mengalami pertumbuhan negatif, kecuali komponen pengeluaran konsumsi LNPRT yang masih tumbuh positif sebesar 0,81 persen (yoy) pada triwulan I 2021.
“Merespon perkembangan tersebut, Bank Indonesia tetap berkeyakinan bahwa di tengah pemulihan ekonomi nasional yang saat ini masih berlangsung dan perbaikan ekonomi global yang terus berlanjut, ekonomi Kalteng ke depan diprakirakan membaik. Tentunya dengan tetap menerapkan necessary condition, yaitu vaksinasi dan protokol kesehatan yang disiplin, serta bersinergi dalam menjalankan lima strategi respon kebijakan yang menjadi sufficient condition,” ujarnya.
Sufficient condition dimaksud, pembukaan sektor produktif dan aman, percepatan stimulus fiskal atau realisasi anggaran, peningkatan kredit dari sisi permintaan dan penawaran, stimulus moneter dan kebijakan makroprudensial, serta digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM.
Oleh karena itu, lanjutnya, dalam rangka mewujudkan pemulihan ekonomi Kalteng ke depan, KPw BI Kalteng mendorong upaya-upaya optimalisasi percepatan realisasi APBD dalam rangka mendorong terciptanya multiplier effect bagi pembangunan daerah. Sebab realisasi belanja yang segera, tepat waktu, dan tepat sasaran, menjadi tulang punggung perekonomian daerah sekaligus trigger bagi kegiatan pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah daerah perlu melakukan monitoring dan pengawasan yang ketat terhadap realisasi anggaran belanja, dengan prioritas yang dapat memberikan multiplier effect, baik bagi konsumsi pemerintah maupun konsumsi masyarakat.
Di sisi lain, hilirisasi komoditas unggulan ekspor dan optimalisasi komoditas lain yang berpotensi ekspor. Karena komoditas unggulan Kalteng pada umumnya adalah bahan mentah yang tidak memerlukan proses pengolahan lebih lanjut. Hilirisasi komoditas dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi ekonomi, baik kedekatan pasar, akses, geografis, dan biaya.
“Hilirisasi ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi komoditas unggulan, serta meningkatkan kemandirian lokal yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung ekonomi daerah. Selain itu perlu dikaji lebih lanjut komoditas lokal yang memiliki potensi ekspor, yang belum optimal dikelola dan diolah di daerah, serta terdapat permintaan dari luar negeri, seperti komoditas sarang burung walet, Nipah, Porang, dan Rotan,” terangnya.
Hal lain yang perlu dilakukan, yakni digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah. Dari sisi pemerintah, pemanfaatan digitalisasi dapat dilakukan melalui pengembangan Eletronifikasi Transaksi Pemda (ETP) pada transaksi pendapatan dan belanja melalui kanal pembayaran yang tersedia.
Mengingat cakupan wilayah Kalteng, tambah Rihando, implementasi elektronifikasi di daerah perlu diperkuat melalui koordinasi dalam wadah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang telah dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Kalteng.
Sementara itu, digitalisasi dari sisi pelaku usaha dan masyarakat utamanya, dapat berfokus pada sektor riil yang bersentuhan langsung pada peningkatan permintaan, khususnya konsumsi masyarakat. Terbatasnya mobilitas masyarakat pada masa pandemi Covid-19, berpengaruh pada kinerja UMKM dan pariwisata daerah, sehingga penggunaan website sebagai media promosi dan penjualan pada masa keterbatasan mobilitas masyarakat, perlu dibangun untuk mengatasi lemahnya permintaan.
Bahkan sebagai upaya dukungan dan langkah nyata terhadap pemulihan ekonomi, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Gerakan Nasional Bangga Berwisata Indonesia (Gernas BWI), serta akselerasi program 12 juta QRIS, KPw BI dan Pemprov Kalteng membangun website UMKM dan Pariwisata digital Kalteng, yang secara resmi akan diluncurkan pada 24 Juni 2021 pada puncak acara Festival UMKM dan Pariwisata Digital, dengan tema ‘Pesona Bumi Tambun Bungai’ 2021, di Palangka Raya.
“Kami berharap pada waktunya nanti, masyarakat Kalteng dapat turut menyaksikan peresmian tersebut pada saluran youtube BI Kalteng dan media sosial lainnya, turut bertransaksi secara virtual, dan berpartisipasi dalam menyebarkanluaskan informasi website UMKM dan Pariwisata digital Kalteng,” tutup Rihando. (red2)
Komentar