oleh

Rakornis Rampung, DAD Kalteng Siapkan Program “Dayak Bahadat”

PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng resmi ditutup Sekretaris Umum DAD Kalteng Yulindra Dedy. Secara garis besar, Rakornis tersebut menghasilkan program “Dayak Bahadat” yang dijabarkan dalam program kerja masing-masing Biro DAD Kalteng.

Ketua Umum DAD Kalteng H Agustiar Sabran melalui Sekretaris Umum DAD Kalteng Yulindra Dedy, Rabu (30/11/2022), menyampaikan, Rakornis tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan persepsi seluruh pengurus DAD Kalteng.

“Komposisi pengurus DAD Kalteng masa bakti 2022-2027 ini sudah sangat lengkap, dengan mengakomodir Lembaga Adat dan Ormas Dayak yang ada di Provinsi Kalteng. Dengan itu, perlu pemahaman tugas pokok dan fungsi DAD itu sendiri,” ucapnya.

Menurutnya, dengan satu pemahaman dan persepsi, maka DAD Kalteng dapat membangun organisasi yang baik, dan dapat memaksimalkan peran dalam pemberdayaan serta pelestarian kearifan-kearifan lokal di Kalteng.

Baca Juga :  Masyarakat Pemegang Kartu Sembako Sudah Bisa Lakukan Penukaran

“Tentu yang juga penting adalah DAD Kalteng dapat mengejawantahkan prinsip-prinsip Falsafah Huma Betang, dalam menjalankan organisasi tersebut ke depannya. Sebanyak 17 biro yang ada di DAD Kalteng, sudah menyusun program-program berkualitas dan telah ditetapkan bersama dalam Rakornis ini,” tegasnya.

Salah satu program prioritas yang didorong, lanjut Dedy, adalah program “Dayak Bahadat” atau Dayak Bergerak Untuk Hutan Adat. Selain itu dia juga bersyukur pada Minggu yang lalu Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran, telah menandatangani penetapan masyarakat Hukum Adat Dayak, yang berada diperbatasan dari Kabupaten Gunung Mas dan kota Palangka Raya.

Baca Juga :  Pemprov Diminta Perpanjang Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan

Wilayah masyarakat Hukum Adat Dayak tersebut, berada di lintas kabupaten dan kota, sehingga menjadi kewenangan Gubernur Kalteng untuk menetapkan. “Nanti ketika sudah ditetapkan Masyarakat Hukum Adatnya, kita DAD Kalteng mendorong penetapan wilayah adatnya di wilayah Rungan Gunung Mas dan Palangka Raya.

Dedy mengakui, beberapa pengurus DAD Kalteng bersama Ketua Umun DAD Kalteng dan Gubernur Kalteng, telah berdiskusi terkait penetapan Wilayah Hukum Adat. Dia berharap akan lebih banyak lagi wilayah-wilayah adat yang akan ditetapkan. Tidak hanya oleh Gubernur Kalteng, tetapi juga pihaknya mendorong Bupati dan Wali Kota di Kalteng juga menetapkan wilayah Masyarakat Hukum Adat.

“Kita saat ini sudah mempunyai Hutan Adat yang terletak di Pulang Pisau, namun luasannya tidak terlalu besar. Ke depan kita berharap akan ditetapkan Hutan Adat dengan luas wilayah yang signifikan,” ujarnya.

Baca Juga :  Sembilan Desa di Seruyan Dilanda Banjir

Potensi Hutan atau Wilayah Adat yang ada di Kalteng cukup besar, apalagi dalam Perda Nomor 5 tahun 2015, tentang Tata Ruang, sudah ditetapkan beberapa wilayah-wilayah Masyarakat Adat yang perlu segera ditetapkan legalitasnya. Dengan itu, keberadaannya tidak bersingungan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat investasi.

“Saya memastikan, program-program prioritas yang telah disepakati dalam Rakornis bertujuan untuk kemajuan masyarakat Kalteng, khususnya masyarakat Dayak. Kami mengajak seluruh pengurus, untuk bersinergi dengan baik dan bekerja maksimal menjalankan program yang telah disepakati,” pungkas Yulindra Dedy. (ka/red2)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA