PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di ruang paripurna setempat, Senin (25/8/2025).
Agenda rapat membahas jawaban Gubernur Kalteng atas pemandangan umum fraksi DPRD terkait Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Arton S Dohong, dan dihadiri Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo yang mewakili Gubernur Agustiar Sabran, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta tamu undangan.
Edy Pratowo menyampaikan apresiasi atas dukungan, kritik, dan saran yang disampaikan fraksi DPRD. Masukan legislatif menjadi bahan penting untuk memperkuat pengelolaan APBD Perubahan 2025 agar lebih kredibel, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Setiap masukan dari DPRD akan kami jadikan pedoman dalam menyusun kebijakan anggaran agar lebih tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kalteng,” ujarnya.
Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain Pendapatan Daerah, pemerintah akan mengantisipasi penurunan PAD dengan memperluas basis pajak, digitalisasi layanan perpajakan e-Samsat, e-Fuelteng, e-PAP, e-PAB, serta optimalisasi aset daerah.
Belanja Daerah, komposisi belanja tetap memperhatikan urusan wajib pelayanan dasar, mandatory spending, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan prioritas pada pemerataan pembangunan serta kepentingan publik jangka panjang.
BUMD dan Ekonomi, peningkatan kinerja BUMD ditempuh melalui tata kelola sehat, fit and proper test OJK bagi sektor keuangan, serta penyertaan modal daerah. Pemprov juga fokus pada pemberdayaan UMKM, pasar murah, dan pengembangan pariwisata.
Ketahanan Pangan dan Bencana, langkah stabilisasi harga pangan, subsidi transportasi distribusi, serta kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan karhutla dilakukan melalui BPBD, Dinas Kehutanan, dan perangkat terkait.
Stunting dan Kemiskinan, program percepatan penurunan stunting dijalankan dengan melibatkan berbagai instansi dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), sementara pengendalian inflasi dan pengurangan kemiskinan tetap menjadi indikator utama kinerja.
Program Prioritas, program Huma Betang dan Betang Cerdas tetap menjadi fokus, termasuk sekolah dan kuliah gratis, 1 keluarga 1 sarjana, pembangunan 1.000 km jalan desa, listrik dan internet pedalaman, serta penguatan ekosistem pendidikan berbasis kebutuhan dunia kerja.
Edy juga menegaskan, pengelolaan APBD Perubahan 2025 akan mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, disiplin, dan berbasis kinerja dengan dukungan teknologi digital seperti SIPD-RI dan E-Reviu.
“Dengan dukungan dan sinergi DPRD, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kalteng,” ujarnya.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ika
