MUARA TEWEH, inikalteng.com – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Barito Utara menyampaikan peringatan keras terkait memburuknya kondisi fiskal daerah, setelah pemerintah mengajukan Raperda Perubahan APBD 2025 yang menunjukkan penurunan pendapatan dan lonjakan defisit anggaran.
Melalui juru bicara fraksi, Sri Neni Trianawati, F-KIR menilai struktur anggaran yang disampaikan Pj. Bupati dalam rapat paripurna mengandung ketidakseimbangan serius yang harus dijelaskan sebelum memasuki pembahasan detail.
“Defisit naik sangat tajam, dari 99,8 miliar rupiah menjadi 485,2 miliar rupiah. Kenaikan sebesar itu perlu dijelaskan secara terbuka, terutama terkait skema pembiayaannya,” ujar Sri Neni dalam paripurna DPRD Barito Utara, Sabtu (4/10/2025).
F-KIR juga menyoroti penurunan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sekitar 85 miliar rupiah, yang turun dari 2,909 triliun rupiah menjadi 2,824 triliun rupiah. Fraksi menilai penurunan tersebut dapat menghambat sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan.
“Kami meminta penjelasan spesifik mengenai alasan penurunan dana transfer serta langkah yang disiapkan agar program prioritas tetap berjalan,” katanya.
Pada saat bersamaan, belanja daerah justru meningkat dari 3,116 triliun rupiah menjadi 3,460 triliun rupiah, atau naik sekitar 11 persen. F-KIR menilai kenaikan ini perlu disertai penjabaran yang jelas mengenai tujuan serta efektivitas penggunaannya.
“Belanja yang meningkat ini harus benar-benar diarahkan pada sektor penting yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tambah Sri Neni.
Fraksi menilai kombinasi penurunan pendapatan, peningkatan belanja, dan lonjakan defisit menandakan tekanan berat terhadap stabilitas fiskal daerah dalam jangka menengah maupun panjang.
“Kami ingin memastikan pemerintah memiliki strategi pembiayaan yang aman dan tidak menimbulkan beban baru bagi fiskal daerah di masa mendatang,” tegasnya.
Meski memberikan catatan kritis, F-KIR menyatakan kesiapannya untuk mengikuti pembahasan lanjutan Raperda Perubahan APBD 2025 bersama pemerintah daerah, dengan penekanan bahwa setiap kebijakan anggaran harus berlandaskan transparansi dan kepentingan publik.
“Kami tetap berkomitmen mengawal proses ini agar perubahan APBD benar-benar berpihak pada masyarakat dan menjaga keberlanjutan fiskal,” tutupnya.
Penulis : Nopri
Editor : Yohanes Frans Dodie
