JAKARTA, inikalteng.com – Komisi IX DPR RI menyetujui pagu anggaran tahun 2026 untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Gizi Nasional (BGN) dengan total nilai lebih dari Rp270 triliun. Fokus utama anggaran ini diarahkan pada pengawasan obat, makanan, serta pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Komisi IX DPR RI menetapkan alokasi anggaran untuk BPOM sebesar Rp2,2 triliun pada tahun 2026. Dana tersebut dibagi ke dalam dua program inti, yakni Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1,81 triliun dan Program Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp432 miliar.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa anggaran tersebut difokuskan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap produk farmasi, pangan olahan, hingga penegakan hukum. Target kinerja BPOM di tahun 2026 mencakup pemeriksaan lebih dari 40 ribu sampel obat dan 19 ribu sampel makanan, serta pendampingan kepada UMKM dalam proses registrasi pangan olahan.
“Alokasi ini akan memperkuat efektivitas pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia, termasuk melalui 76 unit pelaksana teknis yang tersebar di berbagai daerah,” kata Taruna dalam rapat bersama Komisi IX, Senin (15/9/2025).
Anggaran BGN 2026 Rp268 Triliun
Selain itu, Komisi IX DPR RI juga menyetujui pagu anggaran untuk BGN sebesar Rp268 triliun pada tahun 2026. Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp50 triliun dibandingkan pagu indikatif sebelumnya.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa 95,4% anggaran atau sekitar Rp255,58 triliun dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional, termasuk pemberian makanan bergizi gratis bagi anak sekolah dan kelompok masyarakat rentan. Sedangkan Rp12,4 triliun sisanya dipergunakan untuk program dukungan manajemen.
“Kenaikan Rp50 triliun ini akan difokuskan pada perluasan cakupan Pemberian Makanan Bergizi (PBG), digitalisasi layanan, kampanye edukasi gizi, serta penguatan tata kelola dan pengawasan,” ujar Dadan.
BGN menargetkan program bantuan gizi dapat menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat, meliputi 28 juta siswa SD atau sederajat, 13,9 juta siswa SMP sederajat, 12,5 juta siswa SMA sederajat, serta 2,5 juta balita dan 2,2 juta ibu hamil.
Distribusi anggaran tersebut menegaskan komitmen BGN terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, dengan alokasi 87,47% untuk anak sekolah dan 9,67% untuk ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menekankan bahwa persetujuan anggaran ini menjadi wujud dukungan penuh DPR untuk memperkuat ketahanan gizi nasional sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman obat dan makanan berbahaya.
“Komisi IX berharap BPOM dan BGN dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan memastikan program pemenuhan gizi terlaksana secara optimal. Sinergi dengan DPR menjadi kunci agar implementasi program berjalan tepat sasaran,” ujarnya dalam kesimpulan rapat.
