oleh

Komite I DPD RI Berencana Usulkan Pembentukan Pansus Papua

JAKARTA – Komite I DPD RI dalam waktu dekat berencana mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Papua. Hal itu dilakukan dalam rangka ikut membantu penyelesaian konflik Papua yang berkepanjangan.

“Penyelesaian kasus Papua perlu pendekatan lain. Jangan hanya menggunakan pendekatan militer,” ujar Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang usai memimpin Rapat Pleno Komite I membahas draft Jadwal dan Program Kerja Komite I Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020, di ruang rapat Komite I Gedung DPD RI Senayan Jakarta, sebagaimana rilis yang disampaikan kepada inikalteng.com, Senin (14/10/2019).

Rapat pleno tersebut dipimpin Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang bersama Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi, Djafar Alkatiri dan Abdul Kholik. Rapat ini tidak hanya membahas jadwal dan Program Kerja Komite I Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020. Namun juga membahas persoalan Papua, Kunjungan Kerja ke daerah terkait Pilkada 2020, Usulan Revisi terhadap Undang-Undang Pilkada, pertanahan dan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Baca Juga :  4 Napi Lapas Kelas IIB Muara Teweh Terima Asimilasi

“Berkembang dalam rapat selain membahas jadwal yang terbatas sampai Desember 2019, kami memprioritaskan masalah Papua dan mengusulkan ada pansus yang diprakarsai oleh Komite I. Permasalahan Papua tidak hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan militer, pemerintah dan daerah harus turun dan DPD RI sebagai perwakilan daerah harus hadir. Tadi kita semua sepakat akan membawa pada rapat pimpinan untuk dapat disepakati pada paripurna berkenaan masalah di Papua ini,” ungkap Teras Narang.

Baca Juga :  Wamen LHK Diminta Atasi Kabut Asap di Kalimantan

Pada masa sidang ini, Komite I juga akan mengusulkan adanya Revisi Undang-Undang Pilkada terkait pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

“Masih ada waktu untuk mengajukan usul terhadap Revisi Undang-Undang Pilkada. Terkait nomenklatur, banyak yang harus disempurnakan, seperti masalah waktu kampanye, cuti kampanye, teknis pelaksanaan di lapangan yang rumit, berkaitan dengan hal pengawasan. Masalah ini akan kita inventarisasi dalam rapat kerja dengan mengundang Menteri Dalam Negeri yang baru nanti dan juga dengan KPU,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi juga menjelaskan pentingnya DPD RI berperan dalam membuka keran moratorium Daerah Otonomi Baru. Karena sudah puluhan tahun daerah masih memperjuangkan pemekaran.

Baca Juga :  Gerakan Bersih Aksi Pungut Sampah Dimulai

“DPD saat ini memperjuangkan 173 DOB bahkan meningkat bertambah 314 DOB hingga saat ini. Dasar hukumnya adalah ditandatanganinya dua RPP menjadi PP tentang Penataan Daerah dan PP Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) yang sampai saat ini belum ditandatangani oleh pemerintah. Sehingga DOB mampet. Kita akan adakan audiensi dengan Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (Forkornas) DOB seluruh Indonesia pada tanggal 12 November nanti,” kata Senator Aceh tersebut.(red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA