PALANGKA RAYA,inikalteng.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung penuh pelaksanaan Sosialisasi dan Asistensi Penyusunan Pelaporan Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada 3–4 Februari 2026. Kegiatan ini digelar di Aula Betang Hapakat Lantai 4 Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (03/02/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kalimantan Tengah. Turut hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Deputi Kepala Perwakilan BI Kalteng, Adi Nugroho.
Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Prof. Dr. Muhammad Handry Imansyah, M.A.M., Ph.D., Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), sebagai bagian dari unsur akademisi yang memberikan penguatan perspektif ekonomi pembangunan dalam forum tersebut.
Sementara itu, sebagai narasumber kegiatan hadir Devi Setyorini, Kebijakan Ahli Muda Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, serta Nadia Rizki Amalia Mustafa dari Kementerian Dalam Negeri, yang menyampaikan materi terkait kebijakan nasional dan teknis penyusunan pelaporan kinerja TPID.
Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama di tengah tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas harga, khususnya pada komoditas pangan strategis yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
Sekda menjelaskan bahwa luas wilayah Kalimantan Tengah yang mencapai lebih dari 153 ribu kilometer persegi dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah menjadi tantangan tersendiri dalam pengendalian inflasi, terutama terkait distribusi barang, konektivitas wilayah, dan keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antarwilayah dan lintas sektor.
Selain tantangan internal, Leonard juga menyoroti pengaruh faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik yang berdampak terhadap perekonomian daerah dan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menuntut kebijakan pengendalian inflasi yang adaptif, responsif, dan berbasis data yang akurat.
Menurutnya, kegiatan sosialisasi dan asistensi ini sangat strategis karena bertujuan meningkatkan kualitas penyusunan laporan kinerja TPID agar lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan pedoman nasional. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, akademisi, dan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang sejalan dengan target nasional.
Menutup sambutannya, Sekda berharap seluruh unsur TPID Kalimantan Tengah dapat terus menjaga komitmen dan sinergi dalam mengendalikan inflasi, sehingga stabilitas harga dapat terjaga, daya beli masyarakat meningkat, serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ika
