PALANGKA RAYA – Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng, Pemprov setempat menggerlar workshop Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalteng bersama BPK RI Perwakilan Kalteng.
Workshop yang digelar secara virtual dari Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (4/9/2020), dipimpin langsung Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran yang diwakili Sekda Kalteng Fahrizal Fitri, yang juga dihadiri Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng Ade Iwan Ruswana.
Gubernur melalui Sekda Kalteng Fahrizal Fitri saat membuka workshop, menjelaskan, kegiatan itu bertujuan meningkatkan kerja sama dan membangun komitmen bersama untuk melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, agar dapat terlaksana dengan baik dan Pemprov Kalteng dapat kembali mempertahankan opini WTP.
“Workshop ini diharapkan dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan para pengelola keuangan daerah, dalam rangka tertib administrasi. Khususnya dalam menyusun laporan keuangan daerah tahun 2020,” tukasnya.
Selain itu, dia juga menyambut baik dilaksanakannya workshop sebagai upaya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang taat pada peraturan perundang-undangan, akuntabel, efisien, efektif, ekonomis, dan transparan, dengan tetap memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, disyaratkan penerapan kebijakan Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual dalam penyajian pelaporan keuangan daerah.
“Saya mengajak para peserta workshop dapat memanfaatkan pertemuan yang penting ini, untuk menggali dan memahami hal-hal terkait dengan masalah penyusunan LKPD Provinsi Kalimantan Tengah,” ungkap Gubernur.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng Ade Iwan Ruswana dalam sambutannya, menekankan pentingnya kompetensi di bidang akuntansi, khususnya bagi para pengelola keuangan dan aset daerah.
“Kegiatan capacity building seperti workshop ini tidak cukup sekali dilakukan dan mungkin nanti melibatkan BPKP, hingga para pengelola keuangan daerah memiliki kemahiran. Semoga LKPD 2021 jauh lebih baik, dengan data yang dapat diverifikasi dan memenuhi standar akuntansi pemerintah,” tegas Ade mengakhiri. (red)
Komentar