SAMPIT, inikalteng.com – Manajemen PDAM Tirta Mentaya Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) disarankan untuk meningkatkan koordinasi dengan DPRD setempat. Karena sebagai mitra kerja, sudah seharusnya PDAM meningkatkan koordinasi dengan DPRD. Apalagi kebijakan yang diambil PDAM tentunya harus melibatkan DPRD, setidaknya dalam hal koordinasi dan komunikasi.
“PDAM harus meningkatkan koordinasinya. Ini supaya kita bisa membantu mencarikan solusi ketika ada masalah yang dihadapi manajemen PDAM,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kotim Ary Dewar di Sampit, Rabu (10/11/2021).
Sebagaimana diketahui, PDAM Tirta Mentaya sedang menjadi sorotan berbagai pihak karena menaikkan tarif berlangganan air dengan dalih penyesuaian tarif. Manajemen PDAM beralasan penyesuaian tarif itu tidak bisa dihindari karena beban operasional yang semakin tinggi. Sehingga perlu diambil kebijakan tersebut agar perusahaan daaerah ini bisa tetap beroperasi melayani masyarakat. Namun, masyarakat memprotes kebijakan tersebut karena dianggap membebani, terlebih saat ini perekonomian masyarakat sedang lesu akibat pandemi covid-19 yang masih terjadi.
Ary Dewar yang juga Ketua Fraksi Gerindra dan Ketua DPC Partai Gerindra Kotim ini berharap transparansi dalam operasional dan kondisi PDAM. Hal ini untuk memudahkan DPRD menjalankan fungsi pengawasannya.
Menurut dia, pemerintah daerah sangat mendukung pengembangan PDAM. Untuk itulah, pemerintah daerah memberikan penyertaan modal kepada PDAM selaku perusahaan milik daerah. Rencana menaikkan tarif diharapkan juga dikoordinasikan dengan DPRD terlebih dahulu. Dengan begitu, DPRD bisa memberi masukan dan saran, termasuk jika kemungkinan ada opsi lain selain harus menaikkan tarif.
“Kami di DPRD Kotim mendukung PDAM. Kalau memang harus menambah penyertaan modal, ajukan saja raperda penyertaan modal. Kalau untuk kepentingan masyarakat, DPRD pasti setuju. Apalagi kalau kondisinya memang mengharuskan. Manajemen PDAM harus meningkatkan koordinasi dan komunikasinya,” tandas Ary Dewar. (ya)
