Lebih dari 150 Ribu Pegawai Federal di AS Kehilangan Pekerjaan Akibat Gagalnya Kesepakatan Anggaran

JAKARTA, inikalteng.com – Pemerintah Amerika Serikat resmi mengalami shutdown setelah Senat gagal menyetujui anggaran belanja tahunan pada Selasa (30/9) malam.
Pemungutan suara di Senat menghasilkan 55 suara berbanding 45, masih di bawah 60 suara yang diperlukan untuk meloloskan rancangan undang-undang (RUU) pendanaan.

Kebuntuan anggaran ini muncul karena Partai Demokrat bersikeras agar subsidi layanan kesehatan tetap diperpanjang melalui Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act/ACA). Dalam RUU anggaran yang tengah dibahas, ketentuan subsidi kesehatan ACA tersebut dipastikan akan berakhir.

Partai Republik menolak tuntutan Demokrat dan menginginkan agar RUU anggaran tetap bersih tanpa tambahan persyaratan apapun.

Situasi semakin memanas setelah Presiden Donald Trump mengeluarkan ancaman menjelang pemungutan suara. Ia memperingatkan akan menghentikan program-program yang didukung Demokrat serta memecat pegawai federal jika pemerintah benar-benar mengalami shutdown.

“Kami akan memecat banyak orang,” ujar Trump kepada wartawan, dikutip dari Reuters.

Gelombang pemecatan tersebut semakin memperburuk kondisi tenaga kerja federal di Amerika Serikat. Lebih dari 150.000 pegawai kehilangan pekerjaannya pekan ini usai menerima pesangon. Sementara itu, puluhan ribu lainnya sudah dipecat sepanjang tahun berjalan.

Shutdown pemerintah Amerika Serikat merupakan situasi ketika sebagian lembaga pemerintahan federal terpaksa menghentikan operasionalnya karena Kongres gagal mencapai kesepakatan anggaran tepat waktu.

Tahun fiskal 2025 di AS resmi berakhir pada 30 September tengah malam. Tanpa kesepakatan, pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk membiayai kegiatan operasional.

Dampak dari shutdown ini antara lain penutupan sebagian kantor layanan publik, museum, hingga taman nasional. Pegawai federal non-esensial juga akan dirumahkan tanpa menerima gaji.

Sementara itu, pegawai esensial seperti aparat kepolisian, personel militer, hingga staf rumah sakit tetap diwajibkan bekerja, namun dengan risiko gaji yang tertunda atau bahkan tidak dibayarkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *