Jakarta, Inikalteng.com – Pemerintah Amerika Serikat kembali memberikan kelonggaran terhadap sanksi bagi Rusia dengan memperpanjang izin pembelian minyak mentah beserta produk turunannya. Kebijakan ini diambil di tengah kenaikan harga energi global yang semakin membebani banyak negara.
Pemerintahan Presiden Donald Trump pada Jumat (17/4/2026) waktu setempat mengeluarkan izin sementara yang berlaku selama satu bulan. Kebijakan ini memungkinkan transaksi atas minyak Rusia yang sudah berada di laut untuk tetap dilanjutkan.
Mengutip AFP, Sabtu (18/4/2026), lisensi yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan AS tersebut berlaku bagi minyak dan produk petroleum yang telah dimuat ke kapal hingga Jumat, dan masih dapat diperdagangkan hingga pukul 00.01 waktu setempat pada 16 Mei 2026. Kebijakan ini sekaligus memperpanjang pelonggaran sebelumnya yang telah berakhir pada 11 April lalu.
Di sisi lain, Indonesia sebelumnya telah memperoleh komitmen pasokan minyak dan LPG dari Rusia. Dengan adanya pelonggaran ini, pembelian dan distribusi energi ke Indonesia dipastikan tetap berjalan tanpa hambatan.
Keputusan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan AS Scott Bessent yang dua hari sebelumnya menyebutkan bahwa Washington tidak akan memperpanjang izin, termasuk untuk minyak dari Rusia maupun Iran.
Pelonggaran ini dilakukan sebagai upaya meredam gejolak pasokan energi global yang dipicu oleh ketegangan konflik antara AS dan Israel dengan Iran.
Sebagai respons atas situasi tersebut, Iran sempat menutup jalur Selat Hormuz yang merupakan rute penting distribusi energi dunia. Penutupan ini mendorong lonjakan harga minyak secara signifikan dan memberikan tekanan besar, khususnya bagi negara-negara yang bergantung pada impor energi.
Kenaikan harga energi juga dirasakan di dalam negeri AS, di mana harga bensin mengalami peningkatan dan membebani masyarakat, terutama menjelang pemilu paruh waktu tahun ini. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi membuka peluang bagi Rusia untuk tetap memperoleh pendapatan dari sektor energi yang dinilai krusial dalam mendanai perang di Ukraina.
Dalam pertemuan para menteri keuangan Group of Seven di Washington, Menteri Keuangan Prancis Roland Lescure menegaskan bahwa Rusia tidak seharusnya mendapatkan keuntungan dari konflik yang terjadi di Iran. Ia juga menekankan bahwa Ukraina tidak boleh menjadi “korban tambahan” akibat dinamika geopolitik tersebut.
Sebagai catatan, invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada tahun 2022 telah berkembang menjadi konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II. -red
