oleh

Komite I DPD RI Dukung Penyederhanaan Birokrasi Eselon

JAKARTA – Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung kebijakan Pemerintah menyederhanakan birokrasi menjadi dua level yaitu eselon I dan eselon II. Tujuannya agar terwujudnya birokrasi yang netral, profesional, efektif dan efisien guna mendukung kinerja pemerintah.

Hal itu terungkap pada Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) saat membahas evaluasi pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Program Reformasi Birokasi khususnya terkait penyederhanaan birokrasi, di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Baca Juga :  PBS Diminta Tidak Datangkan TKA Baru

“Ketua Komite I mendukung kebijakan Kementerian PANRB dalam melaksanakan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah secara bertahap. Untuk itu, Komite I meminta Kementerian PANRB mempersiapkan daerah percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi itu di beberapa pemerintah daerah,” kata Ketua Komite I DPD, Agustin Teras Narang, dalam rapat tersebut.

Senator asal Kalimantan Utara, Marthin Billa, mengusulkan agar dalam reformasi birokrasi bukan hanya masalah perampingan struktural saja. Tetapi juga perubahan pola pikir dari struktural ke fungsional. Karena akan berpengaruh secara psikologis.

Baca Juga :  Sekda Bersama Forkopimda Kalteng Tinjau Pelabuhan dan Bandara Sampit

“Misalnya, sebelumnya ada fasilitas dan penghasilan yang lebih tinggi. Apakah ada semacam pelatihan atau apa untuk mengatasi hal itu,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo menjelaskan, mekanisme pengalihan jabatan dilakukan dengan berbagai tahapan, seperti identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja, pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak, pemetaan jabatan fungsional yang dapat diduduki pejabat yang terdampak, penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi, dan penyelarasan kelas jabatan fungsional dengan kelas jabatan administrasi.

Baca Juga :  Agus Siswadi Siap Terima Tantangan Kinerja dari Gubernur Kalteng

“Inilah yang kita inginkan satu tahun selesai, termasuk menyederhanakan tata caranya. Sekarang sudah mulai, seperti Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemendikbud, tetapi yang paling penting adalah merubah pola pikir eselon,” tandasnya. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

BACA JUGA