PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Anggota DPD RI Agustin Teras Narang menyatakan bahwa kesantunan merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah negara hukum, sehingga sebagai warga negara mesti memiliki kesantunan dalam bertutur kata maupun bersikap yang baik.
Hal ini disampaikan Teras Narang saat menjadi narasumber dalam acara dialog Indonesia Menyapa Pagi Pro 3 RRI Jakarta, Kamis (17/8/2023).
“Apa yang disampaikan Bapak Presiden RI (Joko Widodo) merupakan peringatan bagi kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa kesantunan adalah bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” sebut Teras.
Teras memahami bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tetapi juga harus dipahami pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang artinya segala tutur kata, sikap, maupun tingkah laku tentu harus diperhitungkan dengan baik, salah satunya di media sosial.
“Masyarakat Indonesia adalah majemuk. Kemajemukan adalah asset bangsa, sehingga tidak semua orang bisa menerima sikap kita, misal sikap keras, tidak santun dan lainnya. Mari dengan semangat HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, kita menyadari diri kita untuk dapat bersikap dengan baik,” ajak Teras.
Teras juga menyampaikan, prinsip 5K (Kritis, Konstruktif, Konstitusional, Kebersamaan dan Kesantunan) yang dapat menjadi perhatian bersama sebagai warga negara. Sehingga apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.
Terlebih menjelang tahun politik, Teras mengingatkan untuk selalu menjaga kebersamaan dalam semangat Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Mengingat di tahun politik pasti ada pro dan kontra di tengah masyarakat.
“Prinsipnya hati-hatilah menggunakan media sosial, karena secara hukum maupun moral ada pertanggungjawabannya. Termasuk ada norma agama dan norma sosial,” pesan dia.
Selain itu, Teras mengingatkan kepada para wakil rakyat maupun pejabat pemerintah supaya peka dengan kritik masyarakat, dengan hadir dan menjadi saluran dari aspirasi masyarakat. Karena terkadang timbulnya masalah ketika aspirasi masyarakat tidak terjawab dengan baik.
“Termasuk saya sebagai anggota DPD RI, bukan hanya sekadar melihat, sekadar mendengar, tetapi juga menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” sebut Gubernur Kalteng periode 2005 hingga 2015 ini. (adn/red4)
Komentar