oleh

Semua Pihak Harus Bahu Membahu Atasi Banjir di Kalteng

PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Bencana banjir saat ini berpengaruh besar terhadap kondisi masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng). Banjir kali ini, tidak hanya di Pulau Kalimantan, namun seluruh wilayah di Indonesia sama-sama mengalami imbas dari fenomena La Nina, sehingga intensitas hujan tidak seperti biasanya. Selain situasi itu, pandemi covid-19 saat ini juga harus lebih diwaspadai. Untuk itu, semua pihak harus saling bahu membahu menangani, menanggulangi, dan mengantisipasinya.

Hal ini disampaikan Siswanto selaku Ketua Bidang Publikasi GAPKI Kalteng yang juga Ketua GPPI Kotim, Katingan dan Seruyan, dalam press releasenya yang diterima inikalteng.com, Minggu (20/11/2021).

“Semua pihak tidak saling menyalahkan, namun harus berkolaborasi untuk bahu membahu membantu pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan dan penanganannya, termasuk mencari solusi yang tepat agar semuanya berjalan dengan baik,” kata Siswanto.

Baca Juga :  PGSD UPR Sajian Budaya Nusantara Hingga Kreativitas Media Pembelajaran
Kondisi banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Kalteng sejak beberapa hari lalu dan hingga kini, Minggu (20/11/2021), masih belum surut.

Menurutnya, intensitas hujan saat ini yang tidak seperti biasanya, disebabkan oleh adanya fenomena La Nina. Bencana banjir tidak hanya terjadi di wilayah Kalteng, tapi merata di sejumlah daerah di Indonesia. “Kita tidak bisa melawan alam, namun kita bisa mengurangi risiko yang timbulkan,” ucapnya.

Pihaknya juga sering mendengar bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit dituding sebagai penyebab rusaknya lingkungan, termasuk terjadinya banjir. Bahkan Eropa pernah menuding perusahaan sawit di Indonesia sebagai menyumbang kerusakaan alam. Saat ini, pemerintah pusat gencar mengembangkan komoditas sawit, mulai dari biodiesel maupun bioavtur pesawat terbang, serta pabrik gula dari olahan buah sawit. Sehingga harus ada sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga :  Bupati Lamandau Hadiri Pencanangan Program Rumah Keadilan Restoratif “Bahaum Bakuba”

“Berbagai dampaknya juga kita hadapi, dan diupayakan perbaikannya serta mengurangi potensi negatifnya. Selain itu, upaya dalam hal pekerjaan baru, penopang perekonomian negara, serta pembangunan daerah dan negara,” katanya.

Siswanto menambahkan, sawit telah menjadi pilar pembangunan nasional. Apabila ingin pembangunan menjadi lebih maju dan masyarakat sejahtera, tentu diperlukan kolaborasi jitu antara stakeholder termasuk pemerintah. “Kita paham, terjadinya bencana banjir, juga sedikit banyaknya ada korelasi dari aktivitas perkebunan, tapi itu tidak seratus persen. Namun kami terus komitmen dalam upaya meningkatkan perekonomian, membantu masyarakat, dan mencari solusi tepat agar semuanya berjalan dengan baik,” katanya.

Baca Juga :  Pemdes Tabiku Gelar Musdes Susun RKPDes 2021

Diungkapkan pula bahwa pihak perusahaan perkebunan sawit dalam upaya mengurangi dampak kerusakan lingkungan, telah melaksanakan kaidah yang ramah lingkungan. Termasuk memenuhi standar pengelolaan sesuai penerapan ISO (pedoman operasional perusahaan) yang telah ditetapkan. Kemudian, ada evaluasi reguler agar tidak melenceng dari ketentuan.

“Perusahaan sawit tentunya ada aturan yang jelas. Sementara saat ini, juga terdapat banyak perkebunan sawit secara mandiri milik masyarakat. Tentunya harus ada regulasi pengawasan yang tepat terhadap perkebunan masyarakat yang dikelola secara mandiri tersebut,” kata Siswanto. (*/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA