PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Keadaan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan pada saat ini, memerlukan perhatian bersama. Terlebih pada 2024, akan menghadapi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum DPR-DPD RI dan DPRD, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah di akhir 2024.
“Itulah pentingnya sinergisitas antar unsur pemerintah, utamanya dalam menangani konflik sosial, terlebih jelang Pemilu serentak 2024 mendatang,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kalteng Katma F Dirun, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS) se-Kalteng 2022, di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (24/11/2022).
Lebih lanjut, Katma, menjelaskan, ada sejumlah kondisi yang perlu diantisipasi bersama, di antaranya situasi ekonomi global yang berdampak pada ekonomi nasional, dan dengan sangat berat mengharuskan Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, yang kemudian memicu kenaikan harga-harga bahan pokok dan menyebabkan terjadinya kenaikan tingkat Inflasi secara nasional. Termasuk di wilayah Kalteng, adanya beberapa aksi oleh masyarakat di beberapa wilayah sebagai respon atas ketidakpuasan terkait beberapa kebijakan, seperti kenaikan harga BBM, kenaikan harga sembako, dan kebutuhan lainnya, serta meluasnya penggunaan media sosial sebagai sarana provokasi dan/atau propaganda negatif, penyebaran berita bohong (HOAX), serta masalah keamanan siber lainnya.
“Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Daerah harus hadir untuk memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat di Kalteng. Oleh karena itu, diperlukan peran, solidaritas, sinergisitas, dan keterpaduan antar unsur pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan juga Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta seluruh elemen masyarakat. Salah satunya melalui upaya penanganan konflik sosial,” terangnya.
Tidak itu saja, Katma juga meminta kepada para peserta untuk mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi atau bahan keterangan lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan di daerah Kabupaten dan Kota, dalam upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk mewujudkan Kalteng Maju, Mandiri, dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng Makin BERKAH.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalteng Akhmad Husain melalui Kepala Bidang Kewaspadaan Penanganan Konflik Edy Yusuf, menyampaikan, Rakor dan Evaluasi RAD PKS se-Kalteng dilaksanakan untuk menyamakan pemahaman dalam penyusunan naskah RAD-PKS 2023, dan meningkatkan pencapaian target pelaporan dalam pelaksanaan RAD-PKS 2022 pada tingkat Kabupaten dan Kota, serta tingkat Kalteng periode B.12. (ka/red2)
