SAMPIT – Ulah sebagian masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kali ini, dinilai sangat memprihatinkan. Di saat pemerintah berupaya menekan penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), justru ribuan warga silih berganti dan berdesak-desakan berburu baju lebaran di Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Sampit, Kotim.
Pemandangan ini terjadi dalam beberapa hari terakhir. Warga seperti tidak takut terpapar virus Corona, selain berdesakan juga masih banyak yang tidak menggunakan masker.
“Kita sangat menyayangkan keadaan itu. Kita melihat langsung di Pusat Perbelanjaan PPM dan pusat perbelanjaan lainnya di Kota Sampit, masih banyak masyarakat yang tidak memakai masker dan berdesak-desakan. Padahal sebelumnya sudah kita umumkan agar pusat perbelanjaan dan supermarket menjadi perhatian Tim Gugus Pencegahan Covid-19,” jelas Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotim, Riskon Febiansyah di Sampit, Minggu (17/5/2020).
Politisi Golkar Kotim ini menyayangkan kondisi itu sepertinya belum menjadi atensi Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk memberikan imbauan atau teguran kepada pengelola pasar, agar masyarakat yang berkunjung memakai masker sebagai upaya mencegah penularan virus Corona. Karena keadaan di pusat perbelanjaan itu berbanding terbalik dengan tempat ibadah seperti masjid, di mana masyarakat diminta untuk tidak melaksanakan ibadah secara berjamaah dan dianjurkan untuk beribadah di rumah. Di pasar dan pusat perbelanjaan malah terlihat pemerintah daerah memberikan kelonggaran.
“Di samping itu, masyarakat juga saat ini juga sudah mulai bosan, sudah hampir dua bulan lebih tapi belum juga ada bantuan dari Pemkab Kotim kepada masyarakat yang terdampak ekonominya akibat pandemi Corona ini,” ungkapnya.
Padahal dari segi aturan, tambah Riskon, pemerintah pusat telah memberikan kelonggaran terkait pergeseran anggaran. Berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020, anggaran untuk Covid-19 tidak lagi melalui pembahasan dengan DPRD. Jadi, seharusnya kucuran bantuan bisa lebih cepat diterima oleh masyarakat Kotim yang terdampak Covid-19.
“Belum lagi kita mendengar carut marutnya database penerima bansos, baik itu PKH atau BLT atau BNPT. Di mana tidak sedikit kita mendapat laporan dari masyarakat, bahwa yang sudah meninggalpun masih masuk di database penerima bantuan. Mohon hal ini jadi perhatian serius Pemda, agar bantuan yang dikeluarkan tepat sasaran bagi penerima manfaat,” pungkas Riskon Febiansyah.(red)
