PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Wagub Kalteng H Edy Pratowo, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian secara virtual, dari Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (5/12/2022).
H Edy Pratowo pada kesempatan itu, mengatakan, pertumbuhan ekonomi Kalteng tertinggi di wilayah Kalimantan pada periode triwulan I, II, dan III. “Provinsi Kalteng melakukan dua lokus sampel inflasi, yakni di Kota Palangka Raya dan Kota Sampit. Indeks Harga Konsumen (IHK) Kalimantan Tengah per November 2022, tercatat inflasi sebesar 0,16 persen (month to month),” ucapnya.
Lebih lanjut Wagub, menerangkan, berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah membuat inflasi Kalteng pasca kenaikan BBM pada September 2022 relatif terkendali. Hal tersebut dapat dilihat dari inflasi year on year Kalteng yang terus menurun, yakni September 8,12 persen, Oktober 7,10 persen, dan November 6,97 persen.
“Harga kebutuhan masyarakat pada November 2022 relatif terkendali. Inflasi yang terjadi pada November 2022, lebih disebabkan karena faktor eksternal dan di luar kewenangan Pemprov, Pemkot, dan Pemkab, yakni kenaikan tarif angkutan udara, serta kenaikan harga rokok yang dilakukan produsen sebagai antisipasi kenaikan cukai rokok tahun depan, agar kenaikannya tidak terlalu tinggi (dicicil),” jelasnya.
Disebutkan, beberapa upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalteng, yaitu dilaksanakannya kegiatan Rakor TPID se-Kalteng, menerbitkan beberapa regulasi terkait pengendalian inflasi, Operasi Pasar dan Pasar Penyeimbang, serta membagikan paket bahan pokok dalam Pasar Murah.
“Sebagai wujud nyata pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah dan menjaga daya beli masyarakat, upaya jangka pendek yang dilakukan adalah pelaksanaan Operasi Pasar, memberikan subsidi biaya transportasi, menggaungkan Gerakan Sekuyan Lombok, serta menambah jumlah penerbangan dari dan ke Kalteng. Sedangkan untuk upaya jangka panjangnya adalah dengan melakukan kerja sama antar daerah, baik di dalam provinsi maupun luar provinsi. Kemudian mendirikan Sentra Cabai Rawit di Kapuas, serta melibatkan BUMD Pangan untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan,” imbuhnya.
Sementara itu, Mendagri RI Tito Karnavian, menyampaikan arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa dalam menangani inflasi mekanismenya harus sama dengan mekanisme pandemi Covid-19. Dengan mekanisme tersebut, maka semua pihak akan menjadi fokus terhadap inflasi, karena hal tersebut menyangkut masalah hidup rakyat, dan kenaikan harga barang jasa akan sangat langsung berdampak kepada rakyat.
Dia mengungkapkan, inflasi di Indonesia saat ini berada di angka 5,42 persen. Menurutnya, angka tersebut turun jika dibandingkan pada Oktober 2022 yang berada di angka 5,71 persen dari sebelumnya 5,95 persen di Oktober 2022, turun lagi ke 5,42 persen pada November 2022, dan itu tidaklah gampang.
“Dengan angka ini di G20, 20 negara ekonomi terbesar kita nomor dua terendah setelah Jepang sebesar 3,7 persen. 18 Negara G20, baik Amerika-Eropa semua di atas angka kita,” tutup Tito Karnavian. (ka/red2)
