oleh

Warga Paharingan Tuntut Plasma ke PT KMA

SAMPIT – Anggota Komisi II DPRD Kotim, M Abadi, memdesak agar pihak Koperasi Garuda Maju Bersama (GMB) Desa Paharingan dan Desa Tangkarobah, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dan pihak Pemda Kotim, segera mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara masyarakat Desa Paharingan dengan PT Karya Makmur Abadi (KMA). Permasalahan dimaksud, terutama mengenai tuntutan pembangunan plasma untuk warga di sekitar perusahaan.

“Berkaitan kewajiban plasma sangat jelas berdasarkan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Bahkan Direktur PT KMA telah membuat pernyataan tertulis dan sudah tercantum dalam Surat Keputusan Hak Guna Usaha (HGU) dan setelah dikonfirmasi ke BPN Kotim juga sudah didaftarkan di dalam Warkah Pertanahan Kotim pada saat pendaftaran SK HGU dan telah dicatat dalam bidang Sertifikat HGU PT KMA,” kata Abadi di Sampit, Kamis (4/2/2021).

Baca Juga :  Anggaran Penanganan Covid-19 di Kotim Harus Terbuka

Dalam persoalan ini, lanjutnya, perlu pihak terkait agar membuka mata hatinya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara masyarakat Desa Paharingan dan PT KMA. “Ini perlu digarisbawahi kenapa perlu saya jelaskan,” ucapnya.

Disebutkan Abadi, para pejabat di Kotim termasuk dirinya sebagai wakil rakyat, mendapat gajih yang bersumber dari APBD atau APBN, dan itu merupakan uang masyarakat. Karena itu, dirinya berharap pihak yang mempunyai wewenang agar membantu menyelesaikan permasalahan antara warga Desa Paharingan dengan PT KMA ini, termasuk instansi penegak hukum baik kejaksaan, kepolisian dan juga BPN Kotim.

Baca Juga :  Program Pemagangan Dalam Negeri Sangat Penting Kurangi Pengangguran

“Karena di tahun sebelumnya, telah ada kerja sama dalam rangka memberantas mafia tanah di Kotim. Sehingga pada saat semua pihak terkait mengetahui adanya permasalahan sengketa tanah antara warga dengan pihak perusahaan, agar bisa bersama-sama menyelesaikan. Tidak harus menunggu laporan,” tandasnya.

Baca Juga :  ASN di Pedalaman Kotim Butuh Perhatian, Bukan Dibuang

Selain itu, Abadi juga menjelaskan tentang informasi adanya surat perjanjian perdamaian antara warga Desa Paharingan dengan PT KMA. Padahal yang sebenarnya, tidak pernah ada surat perdamaian yang ditembuskan kepada desa maupun masyarakat Desa Pahirangan.

“Surat itu pernah ada, tapi surat perdamaian dengan Desa Tangkarobah. Sedangkan Desa Paharingan, tidak ada yang dilakukan oleh pihak PT KMA dengan Koperasi GMB, dan tidak bisa berkata damai jika masalah ini belum selesai,” tegas Abadi. (red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA