MUARA TEWEH, inikalteng.com – Legislator DPRD Barito Utara (Barut) Wardatun Nur Jamilah mengharapkan, penggunaan anggaran desa yang dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes) dapat dikoordinasi dengan Pemkab melalui sejumlah instansi yang berkaitan langsung dengan program desa. Hal tersebut dimaksudkan, agar program desa tidak tumpang tindih dengan program kabupaten dalam pembangunan, yang mengalokasikan anggarannya sampai ke desa-desa.
“Tujuannya tidak lain agar dana yang ada bisa efektif dan efesien, serta tepat guna. Dewan berharap penggunaan dana desa dan alokasi dana desa (DD dan ADD) yang cukup besar untuk masyarakat desa, benar-benar bermanfaat bagi kepentingan umum. oleh karenanya, RPJMDes harus mengakomodir semua kebutuhan pokok pembangunan desa,” kata Wardatun Nur Jamilah, Senin (31/5/2021).
Menurutnya, maksud Pemerintah Pusat menggelontorkan DD, agar masyarakat bisa menikmati langsung hasil pembangunan. Pembangunan tersebut, seperti jalan lingkungan yang tidak bisa diakomodir Dinas PU atau dinas lain, desa bisa menganggarkannya sendiri.
“Dalam hal penganggaran, mereka (Pemdes, red) harus berkoordinasi dengan dinas terkait. Jangan asal-asalan, karena bercermin dari pengalaman yang sudah ada, di mana sejumlah oknum Kepala Desa terkena kasus hukum karena salah menggunakan Dana Desa,” tegasnya.
Srikandi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, mengimbau kepada pemerintah daerah terus mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) atau sosialisasi, yang berkaitan dengan aturan-aturan penggunaan DD. Terlebih untuk menjadi pejabat atau Kepala Desa, harus bertarung dan bertanding.
“Pesaing yang kalah selalu mengawasi dan mencari kesalahan-kesalahan, dan jika ditemukan akan melapor kepada pihak berwajib. DD dan ADD ini sangat membantu pembangunan, tapi dalam hal penggunaan perlu kehati-hatian. Karenanya dewan mengingatkan, dengan harapan ke depan tidak berurusan dengan aparat penegak hukum,” tutupnya. (mhd/red2)
