SAMPIT, inikalteng.com – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah, mendorong agar program yang dihasilkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mendapat skala prioritas untuk dianggarkan melalui APBD Kotim tahun 2023 mendatang. Setidaknya kegiatan Musrenbang tidak lagi dicap sebagai seremonial tahunan untuk pemerintah kabupaten.
“Saya menekankan program Musrenbang harus masuk setiap tahunnya. Karena setiap reses selalu dikeluhkan mengenai usulan di Musrenbang kerap tidak di akomodir dalam APBD,” kata Juliansyah, Selasa (5/7/2022).
Menurutnya, sekitar asumsi anggaran bisa saja meningkat sekitar di atas Rp7-8 triliun jika mengakomodir untuk menyelesaikan usulan dari masyarakat tersebut. Anggaran tersebut tentunya di luar kemampuan APBD Kotim yang saat ini masih dikisaran Rp2 triliun. Sehingga skala prioritas yang diperlukan untuk menentukan mana yang urgen untuk dilaksanakan dan mana yang bisa ditunda.
“Semua perangkat daerah harus melakukan pemetaan program sebagai bahan penyusunanan rencana kerja pada 2023 sehingga bisa diketahui mana yang harus diprioritaskan. Program yang akan diusulkan didanai melalui APBN sudah disiapkan mulai saat ini sesuai ketentuan,” harapnya.
Juliansyah menekankan agar jangan sampai di APBD 2023 ini muncul program yang tentunya tidak dilakukan pembahasan melalui tahapan perencanaan. Selain itu juga, menekankan kepada Pemkab Kotim agar program yang tertunda tahun ini karena faktor anggaran, hendaknya diusulkan lagi di APBD 2023 nanti, supaya terlaksana dengan anggaran yang tersedia. (ya/red1)
