PALANGKA RAYA,inikalteng.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan berbagai program strategis dan prioritas pembangunan tetap berjalan pada tahun anggaran 2026, meskipun terjadi penyesuaian terhadap besaran anggaran daerah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo saat ditemui di ruang rapat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (13/10/2025).
Menurut Edy, tahun 2026 merupakan awal pelaksanaan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode 2025–2030, yang difokuskan pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita tetap optimis, karena tahun 2026 ini program visi-misi Gubernur 2025–2030 sudah mulai berjalan. Program prioritas sepertin Program Huma Betang, infrastruktur jalan, dan lingkungan tetap kita lanjutkan. Begitu juga dengan program pendidikan satu keluarga satu sarjana, itu tetap berlanjut,” ujar Edy.
Ia menjelaskan bahwa beberapa kebijakan daerah juga diarahkan untuk mendukung program nasional Presiden, terutama yang berkaitan dengan penguatan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan publik.
Meski demikian, Edy mengakui adanya penyesuaian volume anggaran dari sekitar Rp10,2 triliun pada tahun 2025 menjadi sekitar Rp7,3 triliun pada 2026. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi serta penyesuaian pada berbagai kegiatan rutin.
“Dengan adanya pengurangan anggaran, kita harus menyesuaikan. Volume anggaran mungkin berkurang, tapi arah dan prioritas pembangunan tetap kita jalankan. Nanti kita lihat, apakah masih ada ruang untuk bergerak menambah atau menyesuaikan di situ,” jelasnya.
Wagub juga menyinggung hasil pertemuan para gubernur se-Indonesia dengan Menteri Keuangan yang dimediasi oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Pertemuan tersebut membahas soal penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah.
“Kami menyampaikan agar dana bagi hasil tidak terlalu jauh menurun, karena anggaran itu penting untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat sesuai visi misi gubernur dan kepala daerah. Pak Menteri Keuangan juga mengapresiasi masukan dari para gubernur,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edy menyebut pemerintah pusat akan melakukan evaluasi dan mempertimbangkan penyesuaian DBH pada triwulan pertama tahun 2026.
Selain efisiensi di sektor program, ia juga menekankan perlunya penghematan pada kegiatan rutin seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, dan penggunaan listrik kantor.
“Kita harus berhemat. Kalau dulu rapat disediakan makan besar, mungkin nanti cukup dengan air putih. Begitu juga penggunaan listrik, kalau jam kerja sudah selesai ya cukup sebagian saja. Semua OPD harus menyesuaikan,” tegasnya.
Edy menutup dengan menyampaikan bahwa seluruh perencanaan pembangunan di tahun 2026 akan tetap diarahkan pada program prioritas, dengan mengedepankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Rencana pembangunan tetap berjalan karena itu menjadi prioritas kita. Pemerintah daerah akan terus fokus pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ika
