PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Freddy Ering meminta pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk dapat memperketat pengawasan pemilihan umum (pemilu), khususnya terhadap aksi politik uang.
Menurut Freddy, indikasi politik uang masih sangat rentan terjadi. Maka dari itu, sangat diperlukan adanya peran dari seluruh pihak dan stakeholder untuk terlibat dalam proses pengawasan maupun pelaksanaan pemilu.
“Kami sangat berharap, KPU maupun Bawaslu bisa menekan seminimal mungkin terjadinya atau indikasi politik uang, baik dari calon legislatif, calon kepala daerah, maupun masyarakat yang notabene adalah pemilih,” kata Freddy, Jumat, (10/3/2023)
Dijelaskan, politik uang masih marak terjadi saat pelaksanaan pemilu, karena terbuka peluang dari sejumlah oknum masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari calon legislatif maupun kepala daerah yang bertanding dalam pemilihan.
Sehingga, pengetatan pengawasan menjadi keharusan, agar praktik politik uang tidak kerap terulang, dan wakil rakyat terpilih merupakan orang-orang yang berkualitas.
“Politik uang ini adalah rahasia umum dan terus berulang ketika pelaksanaan pemilu. Kalaupun tidak bisa dihilangkan, paling tidak bisa ditekan agar tercipta politik yang bersih,” harapnya. (pri/red1)
