SAMPIT, inikalteng.com – Rencana pemerintah pusat untuk mendirikan Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) Balai Latihan Kerja (BLK) di Sampit mendapat apresiasi tinggi dari anggota DPRD setempat. Karena diyakini akan membawa dampak positif yang besar bagi daerah ini. Salah satunya Kotim bisa menjadi rumah untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai dan berkualitas jika memang rencana tersebut terealisasi.
Ketua DPRD Kotim, Rinie Anderson berharap pendirian UPTP BLK ini berjalan lancar sehingga bisa segera beroperasi. Pemerintah daerah juga dinilai sangat serius, dibuktikan dengan hibah lahan yang sudah diserahkan untuk pembangunan UPTP BLK tersebut. Kehadiran BLK ini nantinya akan dapat mengoptimalkan upaya peningkatan sumber daya manusia, khususnya dalam hal keterampilan kerja. Tujuannya agar masyarakat mempunyai daya saing tinggi di bursa kerja karena memiliki keterampilan kerja yang memadai.
“Kami di DPRD mendukung penuh program ini. Kami minta Dinas Tenaga Kerja untuk terus memonitor agar bisa membantu jika dalam pelaksanaan di lapangan ada kendala. Kita semua harus mendukung program ini,” ucap Rinie di Sampit, Selasa (18/4/2023).
Sebelumnya tim dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) akan membangun UPTP BLK Kotim, bahkan telah mengalokasikan anggaran senilai Rp800 juta untuk tahap awal pembangunannya.
“BLK tahun ini sudah ada dana perencanaan. Mereka (Kemenaker) sedang sondir (uji kekuatan tanah) bersama konsultan perencanaan, termasuk lab tanah. Tahun ini untuk perencanaan Rp800 juta,” kata Rinie.
Tanah yang dihibahkan untuk pendirian UPTP BLK tersebut terletak di Jalan Jenderal Sudirman km 4,5 Sampit seluas 4,3 hektare. Tanah itu sebelumnya ditempati Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotim. Selain itu juga ada lahan seluas 20 hektare di Jalan Jenderal Sudirman km 16 yang sudah disiapkan. Rencananya tanah di km 4,5 akan dibangun bangunan UPTP BLK, sedangkan di km 16 disiapkan untuk pengembangan dan kegiatan lapangannya. Saat ini baru tahap awal perencanaan. Selanjutnya pada tahun 2024 mendatang akan mulai dibangun dengan anggaran sekitar Rp20 miliar di luar biaya peralatan. (ya/red1)
