KUALA KURUN, inikalteng.com – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) dalam waktu dekat akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang masih mengunakan jalan umum di wilayah setempat.
“Saya telah memperhatikan bahwa jalan umum untuk kegiatan produksi yang digunakan oleh para PBS masih saja terjadi di Kabupaten Gumas,” ujar anggota Komisi II DPRD Gumas Evandi di Kuala Kurun, Rabu (18/1/2023).
Politisi Partai Nasdem ini mengingatkan agar dalam RDP nanti harus dihadiri pemegang kebijakan dari masing-masing PBS. Karena ada beberapa poin penting yang akan dibahas, salah satunya pembuatan jalan khusus.
Karena ia melihat selama ini, ketika PBS diundang untuk berdiskusi pasti yang hadir bukan pemegang kebijakan, sehingga tidak ada hasil yang memuaskan. Untuk itu, kepada PBS yang beroperasi di wilayah Gumas harus dihadiri oleh pemegang kebijakan.
Wakil rakyat dari dapil III ini juga menegaskan, ketika RDP nanti yang datang dari PBS bukan pemegang kebijakan, maka pihaknya tidak akan menerima. Hal ini dilakukan untuk mancari solusi yang terbaik agar masyarakat setempat tidak menjadi korban.
“Kewajiban untuk membangun jalan khusus itu sendiri sudah ditegaskan dalam perundang-undangan. Saya hanya ingin kewajiban perusahaan itu dilaksanakan untuk keberlangsungan investasi itu sendiri,” tutup Evandi. (hy/red4)
