KUALA KURUN, inikalteng.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Agustin Teras Narang, menilai penarikan kewenangan dari daerah ke pemerintah pusat dapat melemahkan semangat otonomi daerah. Padahal, semangat awal otonomi daerah ditujukan untuk memberikan ruang gerak lebih luas bagi pemerintahan di daerah agar mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan efektif.
Pernyataan itu disampaikan Teras usai melakukan reses ke Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Selasa (10/6/2025). Dalam pertemuan dengan Wakil Bupati Gumas, Efrensia LP Umbing, Sekda Gumas Richard, jajaran OPD, serta unsur Forkopimda, Teras berdialog mengenai berbagai persoalan yang tengah dihadapi pemerintahan daerah.
“Sejak beberapa tahun terakhir, setelah sebelumnya otonomi daerah diperkuat agar pemimpin di daerah bisa lebih punya kewenangan dan cepat mengatasi masalah di wilayahnya, re-sentralisasi mulai terasa,” ujar Teras.
Ia mencontohkan penarikan kewenangan izin galian C. Menurutnya, meskipun area galian berada di kabupaten dan para pelaku usaha serta masyarakat yang terdampak berada di daerah tersebut, kewenangan perizinannya justru berada di tingkat pusat. Hal ini bukan hanya menyulitkan dari segi administratif, tetapi juga berpotensi membebani pelaku usaha dengan biaya yang besar.
Tak hanya terkait pengelolaan sumber daya alam dan izin usaha, Teras juga menyoroti wacana pemerintah pusat untuk mengambil alih kewenangan pengangkatan pejabat tinggi pratama di daerah. Hal ini, menurutnya, bisa semakin membatasi ruang gerak kepala daerah yang telah dipilih langsung oleh rakyat.
“Wacana ditariknya kewenangan birokrasi dari daerah ke pusat akan berakibat pada rantai komando yang tidak efektif. Pejabat daerah akan berada dalam dua kekuasaan yang berbeda, antara pusat dan kepala daerah,” ujarnya.
Namun demikian, Teras menegaskan dirinya akan mendukung peran pusat, selama bukan hanya menyangkut penguasaan kewenangan birokrasi, tetapi juga dalam layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
Ia menyoroti perlunya keterlibatan pemerintah pusat dalam membiayai dan mendukung penyediaan tenaga pendidikan dan kesehatan di wilayah pedalaman, yang selama ini menjadi tantangan besar bagi daerah.
“Saya berharap pemerintah pusat turut membiayai kesejahteraan dan mobilisasi tenaga kesehatan serta pendidik di pedalaman, sehingga kebutuhan dasar masyarakat di daerah dapat terpenuhi,” harapnya.
Penulis/editor : Adinata
