SAMPIT, inikalteng.com – Wakil Ketua Komite III DPD RI, dr. Erni Daryanti, melakukan serangkaian kunjungan kerja ke sejumlah lokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk memantau pelaksanaan program pemerintah yang menjadi mitra kerja Komite III DPD RI. Kunjungan tersebut dilakukan bertepatan dengan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kamis (15/1/2026).
Dalam kunjungan itu, dr. Erni meninjau langsung dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Yos Sudarso dan Jalan Jeruk, Kota Sampit. Peninjauan dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu fokus kerja Badan Gizi Nasional (BGN).
“Saya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBG di Sampit, termasuk meninjau dapur SPPG dan sekolah-sekolah penerima program tersebut,” ujarnya.
Berdasarkan hasil tinjauan, dapur SPPG di Jalan Jeruk mampu melayani sekitar 3.500 porsi makanan per hari, sementara dapur di Jalan Yos Sudarso melayani sekitar 3.000 porsi. Meski masih terdapat sejumlah kekurangan, dr. Erni menilai program tersebut secara umum berjalan dengan baik.
“Alhamdulillah, pelaksanaannya berjalan lancar. Yang kurang kita perbaiki, yang sudah baik kita pertahankan, supaya program MBG ini terus berjalan optimal,” katanya.
Selain meninjau program MBG, dr. Erni juga melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian Agama Kotim untuk mengevaluasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Ia turut memantau penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 1 Sampit, yang tercatat telah diterima oleh lebih dari 57 siswa.
“Beasiswa PIP ini memang kami dorong untuk menjangkau SD, SMP, hingga SMA di Kalimantan Tengah, termasuk Sampit, karena potensinya cukup besar berdasarkan data Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, dr. Erni juga menyoroti keterbatasan jumlah dapur SPPG yang saat ini baru beroperasi di tiga lokasi, yakni di Kota Sampit dan Parenggean. Kondisi tersebut dinilai menjadi kendala pemerataan program MBG, karena masih banyak sekolah yang belum terlayani.
“Masalahnya ada pada mitra yang sudah mendapat kewenangan membangun SPPG, tetapi belum merealisasikannya. Akibatnya, pendaftaran mitra baru belum dibuka,” ungkapnya.
Ia menegaskan persoalan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Gizi Nasional melalui rapat kerja di tingkat pusat, agar pelaksanaan MBG dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah pelosok.
“Kami ingin pemerataan program ini benar-benar terwujud, sehingga manfaatnya bisa dirasakan seluruh siswa. Ini bagian dari ikhtiar kita bersama menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Penulis : Wiyandri
Editor : Ika
