Pemerintah Diminta Alokasikan Anggaran PUPR dan Alutsista untuk Penanganan Covid-19

PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam situasi terkini menghadapi penyebaran virus Covid-19, tetap melakukan pemantauan dalam upaya memastikan terjaganya kepentingan publik serta masyarakat di daerah.

Salah satunya, meminta pemerintah untuk secara bijaksana melakukan penyesuaian anggaran demi mendukung penanganan kasus wabah corona alias Covid-19.

“Saya meminta agar pemerintah menimbang anggaran Kementerian PUPR dan belanja alutsista, sebagian dialihkan untuk penanganan Covid-19,” ujar Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang, Senin (23/3/2020).

Namun, Teras mengingatkan agar Kementerian Keuangan tidak memangkas Anggaran Dana Desa. Sebab, dalam situasi saat ini, dana tersebut justru akan sangat bermanfaat bagi desa. Khususnya dalam menghadapi dampak sosial dan ekonomi akibat timbulnya Covid-19.

Pria yang pernah memimpin Kalimantan Tengah periode 2005-2015 ini, juga meminta agar pemerintah menyusun mekanisme agar pemanfaatan dana desa dapat dialihkan pada sektor kesehatan masyarakat dalam situasi saat ini. Hal itu, sekaligus untuk membangun kesadaran masyarakat akan peran Dana Desa bagi kepentingan publik.

Secara khusus kepada setiap unsur pimpinan daerah, Teras Narang meminta agar melakukan hal yang sama, yakni mendukung pemerintah pusat mengatasi penyebaran Covid-19. Di antaranya dengan melakukan penyesuaian terhadap APBD agar lebih tanggap pada penanganan Covid-19.

“Dalam hal ini, Gubernur selaku wakil pemerintah pusat, agar melakukan koordinasi, pengawasan dan supervisi terhadap kabupaten dan kota sampai tingkat perdesaan, demi memastikan daerah sungguh siap menghadapi situasi yang ada,” dorongnya.

Terlebih, ungkap Teras, dalam situasi saat ini, perhatian khusus pada tenaga kesehatan yang berada di garda depan, mendesak dibutuhkan. Ketersediaan APD (alat pelindung diri) hingga fasilitas kesehatan yang memadai, perlu jadi perhatian pemerintah agar tenaga kesehatan tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi tanggung jawabnya.

Di sisi lain, ungkap Teras, pihaknya menyesalkan dan menyayangkan adanya beberapa tenaga kesehatan dan masyarakat yang harus meninggal karena situasi ini. Untuk itu, pemerintah dari pusat hingga daerah perlu melakukan koordinasi intensif dan mengelola anggaran bersama untuk mengatasi penyebaran Covid-19.

Selain itu, Teras mendorong agar perlu dilakukan pengawasan terpadu dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat RT. Sebab, masyarakat pada tingkat desa hingga RT perlu lebih sigap menyikapi situasi ini, agar tak justru menimbulkan kepanikan.

“Semangat gotong royong masyarakat perlu didorong oleh pemerintah daerah, agar mata rantai penyebaran Covid-19 dapat segera kita putus,” tandasnya.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *