JAKARTA, inikalteng.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini bahwa para pengangguran akan lebih mudah menemukan pekerjaan mulai akhir Desember 2025.
Purbaya menegaskan bahwa dirinya baru menjabat sebagai menteri keuangan selama sebulan sejak dilantik pada Senin (8/9), sehingga efek kebijakannya terhadap perekonomian belum sepenuhnya tampak.
Meski begitu, ia mengklaim arah perekonomian sudah berbalik dari kondisi yang sebelumnya memburuk.
Ia mencontohkan bahwa dampak positif dari penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di perbankan mulai terasa. Keuntungan tersebut, menurutnya, juga didukung oleh paket stimulus yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya harapkan nanti akhir Desember (2025) sudah kelihatan tuh lebih bergairah ekonominya, ke bawah akan mengalir juga. Saya pikir sih pengangguran, orang, mulai ngerasa lebih mudah mencari kerja,” ujar Purbaya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (17/10).
“Sebagian pasti sudah diserap ke sistem yang sedang tumbuh itu, jadi akan membaik sedikit. Growth (pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025) akan di atas 5,5 persen, dugaan saya, dengan uang yang saya gelontorkan. Belum nanti lagi ada stimulus tambahan ke perekonomian,” lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa efek pemulihan ekonomi tersebut juga diperkirakan akan dirasakan oleh kelas menengah, setidaknya terlihat pada dua kuartal pertama 2026.
Purbaya menyatakan bahwa kelas menengah merupakan kelompok yang diuntungkan ketika perekonomian Indonesia tumbuh lebih cepat.
Jika kondisi riil tidak sesuai dengan prediksinya, Purbaya berjanji akan mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan kelas menengah.
“Kelas menengah kan orang yang mampu dan pintar. Dugaan saya, begitu ekonominya growth, tumbuhnya lebih cepat, mereka yang akan menikmati duluan manfaat pertumbuhan ekonomi itu sampai ke (kelas) atas,” prediksinya.
Purbaya menegaskan ia tidak akan menempuh kebijakan dengan memberi segala sesuatu gratis kepada kelas menengah, termasuk meningkatkan batas gaji tidak kena pajak penghasilan (PPh) 21 menjadi di atas Rp10 juta.
“Jangan seperti itu terus, minta duit, minta duit terus. Lihat dulu ekonominya seperti apa, nanti kalau sudah mereka bisa membayar, bayar. Jangan semuanya gratis, nanti saya bangkrut. Gimana saya bisa bangun daerah, membiayai program pembangunan, gak bisa kalau gitu. Jadi, jangan semuanya gratis. Kalau semuanya gratis, pendapatan pajak nol, bubar lah kita,” jelasnya.
