oleh

Jelang Iduladha, Pemprov Kalteng Pastikan Hewan Kurban Aman Dikonsumsi

PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menjamin daging untuk kebutuhan Hari Raya Iduladha aman dikonsumsi. Hal ini sebagai jawaban atas maraknya penyakit ternak yakni Penyakit mulut dan kuku (PMK) di sejumlah daerah.

Demikian disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng Leonard S Ampung saat pimpin konferensi pers terkait Suplai Ternak Sapi di Kalteng di Ruang Bajakah Utama Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (29/6/2022).

Lebih lanjut Leonard mengatakan bahwa Pemerintah betul-betul hadir untuk memprotect segala ternak khususnya sapi yang masuk ke Provinsi Kalteng jelang Hari Raya Iduladha 1443 H/ 2022 M, dan memastikan aman dikonsumsi.

“Kita berusaha dengan maksimal memproteksi masuknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku. Proteksi tersebut tentu berdasarkan pada regulasi dari Instansi terkait yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (TPHP) yang saat ini sudah berjalan,” ucap Leonard.

Baca Juga :  Pemkab Gumas Terima Anggaran Pembangunan Program Sanitasi Rp6 Miliar

Menurut Leo, Regulasi tersebut berdasarkan UU No 25 Tahun 2007 tetang Penanaman Modal, Perpres No 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal, Permenpan No 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Perusahaan Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian.

Kemudian Pergub No 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas PMPTSP Prov Kalteng, surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur Kalteng tertanggal 12 Mei 2022 No 303 tentang Pengendalian PMK di Prov Kalteng dan tertanggal 2 Juni 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan PMK.

Baca Juga :  Kwarcab Murung Raya Gelar Lomba Tangkas Pramuka

Serta terakhir, tertanggal 6 Juni 2022, Gubernur Kalteng sudah menetapkan melalui surat keputusan mengenai Pejabat Otoritas Veteriner Prov Kalteng yaitu dr Nina Ariyani Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas TPHP Prov Kalteng.

“Prosedur ini sudah dilakukan sesuai dasar regulasinya dan yang penting dicatat ialah bahwa keinginan kita semua untuk menjaga dari Penyakit Mulut dan Kuku agar tidak massif masuk ke Kalteng,” kata Leonard.

Sedangkan Kepala Dinas TPHP Provinsi Kalteng Riza Rahmadi mengatakan, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), daerah pengirim ternak harus melampirkan surat keterangan kesehatan hewan dari instansi terkait setempat.

Baca Juga :  Menyambut Hari Kartini, Ini Pesan Ketua DPRD Kotim

“Sebelum mereka mengirim ternak, surat keterangan harus terpenuhi. Kemudian ada regulasi harus dilakukan karantina selama 14 hari sebelum dikirim. Dimana 14 hari adalah masa inkubasi PMK. Apabila selama 14 tidak ditemukan tanda-tanda klinis baru bisa dikirim,” jelas Riza.

Kemudian disebutkan dia, terkait upaya penanganan PMK, pihaknya sudah mulai melakukan vaksinasi sapi bagi ternak yang ada di wilayah Provinsi Kalteng. Upaya tersebut untuk mencegah penularan PMK.

Sementara Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kalteng Sutoyo memaparkan terkait kewenangan Pergub No 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu pada pasal 10 dan 11, yang isinya meminta pertimbangan terkait dengan pemasukan hewan ternak kepada instansi teknis. (MMCKalteng/adn/red4)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

BACA JUGA