PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo mengharapkan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kalteng dapat saling bersinergi dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah tersebut. Pasalnya upaya penanggulangan kemiskinan, banyak kebijakan serta program yang telah dilaksanakan, baik nasional dan daerah.
”Salah satunya kebijakan subsidi Pemerintah yang dinilai dapat meringankan beban masyarakat akan kebutuhan dasarnya, yaitu melalui program Perlindungan Sosial, berupa program Beras Sejahtera (Rastera), Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jamkesmas atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jamkesda yang dialokasikan di setiap kabupaten dan kota, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beasiswa Kalteng BERKAH, serta program pemberdayaan masyarakat miskin yang ditujukan untuk menekan angka kemiskinan,” ucap H Edy Pratowo, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Kalteng 2022, di Aula Serbaguna Bappedalitbang Kalteng, Senin (28/11/2022).
Dijelaskan, berdasarkan data BPS, kondisi penduduk miskin di Kalteng selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu 2020 (Maret 2020) sebesar 4,82 persen atau 134,594 ribu jiwa, 2021 (September 2021) sebesar 5,16 persen atau 141,03 ribu jiwa, dan 2022 (Maret 2022) sebesar 5,28 persen atau 145,10 ribu jiwa.
“Memperhatikan kondisi tersebut, saya meminta kepada TKPK Kalimantan Tengah, serta Wakil Wali Kota dan Wakil Bupati se-Kalimantan Tengah selaku Ketua TKPK kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah, untuk terus berperan aktif mengoordinasikan dan merencanakan program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan secara realistis, dan sesuai dengan keadaan permasalahan yang dihadapi bersama,” ungkapnya.
Sebab untuk mewujudkan penurunan kemiskinan, sambung Wagub Kalteng, dibutuhkan komitmen bersama dan kerja keras berbagai pihak terkait. “Dengan makin tingginya sinergi dan harmonisasi antara Pemerintah pusat dan daerah, swasta, dan masyarakat, serta didukung potensi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah yang melimpah, Insya Allah dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
Sementara Kepala Bappedalitbang Kalteng Kaspinor, menyampaikan, rakor itu bertujuan untuk melakukan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, serta penghapusan kemiskinan di Kalteng 2023-2024. (ka/red2)
