oleh

Teras Soroti Temuan KPK Terkait Penyelewengan Dana BOS di Kalteng

PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Pernyataan dari Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, menyoroti masalah serius dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah langkah yang sangat penting. Temuan ini berdasarkan survei penilaian integritas pendidikan tahun 2023.

Sebab itu, Teras mengingatkan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Kalimantan Tengah untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan dana BOS, serta memberikan dorongan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut.

Baca Juga :  Teras Dipercaya Jadi Anggota Badan Kehormatan DPD RI

“Sekiranya benar berita tersebut, khususnya berkenaan dengan penggunaan dan pemanfaatan dana BOS, saya mengharapkan agar pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota, hendaknya melakukan tindakan keberhati-hatian dalam penggunaan dana BOS ini,” sebut Teras dikutip dari laman media sosial, Selasa (4/6/2024).

Teras membeberkan, sebagaimana diungkapkan KPK, penyalahgunaan dana BOS, terutama dengan modus pengelembungan biaya sebesar 31 persen, mengindikasikan adanya permasalahan yang serius dalam pengelolaan keuangan publik di sektor pendidikan.

Baca Juga :  Bupati Lamandau Hadiri Pencanangan Program Rumah Keadilan Restoratif “Bahaum Bakuba”

Apalagi ungkapnya, Provinsi Kalimantan Tengah yang disebut sebagai salah satu dari 3 provinsi yang paling banyak mengalami penyalahgunaan harus segera mengambil langkah-langkah tegas untuk memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum.

Sehingga, menurut Teras, peningkatan pengawasan oleh aparatur penegak hukum, serta tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat dalam dugaan penyelewengan adalah langkah penting untuk menegakkan keadilan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan pemerintahan secara keseluruhan.

Baca Juga :  Rayakan Paskah dan HUT ke-185, Teras Harap GKE Terus Bertransformasi

“Diperlukan juga penguatan dan penyadartahuan yang komprehensif sebagai upaya untuk terhindar dari perbuatan tindak pidana korupsi. Terutama kepada seluruh pimpinan dan tenaga pendidik dalam satuan pendidikan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya.

Mantan Gubernur Kalteng periode 2005-2010 dan 2010-2015 ini tidak hanya mengingatkan, tetapi juga memicu tindakan konkret yang perlu diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk memperbaiki sistem dan mencegah penyalahgunaan dana yang berasal dari pemerintah dan masyarakat tersebut.

penulis/editor : Adinata

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA