PURUK CAHU, inikalteng.com – Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, berharap program kerakyatan harus tetap berjalan meski ruang fiskal daerah semakin terbatas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Rumiadi menjelaskan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan pembahasan terkait efisiensi anggaran.
“Fokus utama kami adalah memastikan program-program yang langsung menyentuh masyarakat tetap berjalan, terutama yang menyangkut pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan warga,” ujarnya, Jumat (17/10/2025).
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Rumiadi menekankan bahwa keseimbangan antara pengelolaan fiskal dan pemenuhan kebutuhan publik harus dijaga.
“Kami berupaya agar tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) tetap terjaga, karena mereka menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Dengan begitu, program kerakyatan tetap berjalan tanpa mengorbankan hak-hak ASN,” tambahnya.
Rumiadi juga menyoroti pentingnya keadilan dalam penetapan anggaran di seluruh bidang. Ia menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya menjaga motivasi pegawai, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal, khususnya bagi usaha kecil dan mikro yang bergantung pada daya beli masyarakat.
“Program kerakyatan adalah prioritas. Meski ruang fiskal terbatas, kita harus memastikan masyarakat tetap merasakan manfaatnya secara langsung,” pungkasnya.
Editor : Yohanes Frans Dodie
