SAMPIT, inikalteng.com – Besarnya Dana Desa (DD) yang nilainya mencapai miliaran rupiah dikhawatirkan dapat membuat pengelolaannya jadi rancu dan rentan terdampak kasus hukum. Apalagi besaran DD itu sendiri dinilai pantastis ditambah dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah daerah.
Dalam hal ini, anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) M Abadi, meminta kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kotim untuk mengawal proses pengelolaan DD dan ADD di Kotim.
“Kami berharap DPMD Kotim melakukan pengawalan terhadap pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ini. Pengawalan tersebut sangat penting agar dalam penggunaan dananya yang mencapai miliaran rupiah itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik oleh aparat desa yang ada di daerah ini,” harap Abadi di Sampit, Rabu (6/4/2022).
Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim itu juga mengingatkan bahwa penggunaan DD hendaknya ke arah yang lebih prinsif atau yang merupakan kebutuhan mendasar dari desa itu sendiri. Sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa setempat dengan mengedepankan keterbukaan dan asas manfaat.
“Kita ketahui bersama dalam setiap pencairan Dana Desa itu sendiri juga ada ketentuan yang harus dijalani, seperti harus sesuai dengan RPJMDes dan APBDes agar penggunaannya tidak rancu serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Khusus untuk pembangunan jalan desa, juga harus berkoordinasi dulu dengan Dinas Pekerjaan Umum agar penggunaan dananya lebih terukur,” jelas Legislator Dapil V ini.
Diungkapkan, sejauh ini masih banyak kebutuhan desa yang belum sempat atau belum mampu terakomodir oleh pemerintah daerah karena keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, dengan adanya DD dan ADD, maka apa yang menjadi program desa itu sendiri bisa tertutupi tanpa harus menunggu anggaran dari pemerintah daerah.
“Kami berharap setiap Dana Desa ini bisa dipergunakan seefektif mungkin. Artinya, jangan sampai menjebak diri sendiri dari sistem awal perencanaan hingga realisasinya. Pemerintah desa dalam hal ini harus banyak-banyak berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” harap Abadi. (ya/red1)
