Penerapan New Normal Perlu Kajian Mendalam

PALANGKA RAYA – Rencana penerapan new normal atau prosedur standar pola hidup baru di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, harus ada kajian mendalam secara ilmiah serta lebih pada substansi penyelesaian secara terukur, terstruktur dan teratur.

Apalagi menurut data Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Kalteng per tanggal 27 Mei 2020, pukul 15.00 WIB, bahwa pasien positif Covid-19 di Kalteng berjumlah 329 orang ada penambahan 8 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 64 orang, Orang Dalam Pantauan (ODP) 221 orang, sembuh 157 orang, penambahan 5 orang, dan yang meninggal 17 orang.

“Sebelum penerapan new normal, harus ada kajian mendalam tentang bagaimana jika kebijakan itu nantinya diterapkan,” ujar alumni aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), H Heru Hidayat di Palangka Raya, Kamis (28/5/2020).

Diungkapkan Heru, berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 Kalteng, per tanggal 27 Mei 2020, khusus di Kota Palangka Raya terdapat pasien positif Covid-19 berjumlah 95 orang ada penambahan 7 orang, PDP 12 orang, ODP 93 orang, sembuh 51 orang, meninggal 3 orang

Untuk penerapan new normal, menurut Heru, minimal ada beberapa poin yang harus diantisipasi dan disiapkan secara terukur, terstruktur dan teratur oleh pemerintah daerah.

Pertama, new normal sebaiknya memang pada saat pandemi mulai terkendali, tingkat pertambahan kasus yang rendah, dan tingkat penularan yang rendah. Sehingga, pemerintah fokus menambah tingkat kesembuhan pasien Covid-19 dan terus mengurangi jumlah pasien positif Covid-19 di masyarakat.

“Artinya, kurva harus dalam kondisi minimal melandai terlebih dahulu. Jika perlu, dilakukan rumusan untuk mengukur tingkat penularan yang disusun para ahli epidemiologi atau disebut reproduction number menjadi indikator keberhasilan penanganan Covid-19 saat awal, sekarang dan prediksinya,” kata Heru.

Kedua, lanjutnya, kemampuan data dan pemetaan yang akurat/detail dalam sebaran dan penanganan pandemi Covid-19 di masyarakat. Diperlukan test yang aktif, sehingga angka dan pola sebarannya terukur serta memudahkan untuk pemetaan (mapping) dan tata laksana. Untuk itu, diperlukan ketersediaan alat rapid test yang cukup dan tingkat akurasi yang teruji, dan juga test swab.

Kemudian, sosialisasi dan pelibatan para pihak secara masif seperti tokoh masyarakat, pemuda dan jejaring RT dalam penerapan protokol kesehatan. Sangat penting melakukan komunikasi intensif, sosialisasi ke tokoh masyarakat, dan menjadikan mereka sebagai role model/duta/speaker.

“Jejaring RT ini penting sekali, kita perlu model penanganan Covid berbasis masyarakat. Antisipasi OTG atau gejala minimalis dan pelibatan masyarakat agar memahami isolasi mandiri serta gotong royang lingkungan masyarakat. Mencegah berarti upaya deteksi dini harus kuat dan terkontrol dengan baik,” jelasnya.

Perlunya regulasi, jaminan kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat serta ketersediaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat yang stabil pada saat new normal. Selain itu, harus ada kesiapan layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan fasilitas pendukung, apabila terjadi lonjakan masyarakat yang terkena pandemi Covid-19 ini, ditambah daya dukung alat pelindung diri (APD) dan lainnya sampai tingkatan puskesmas.

“Harus ada terobosan dan pola pengelolaan anggaran secara efektif, efisien dan transparan oleh pemerintah daerah,” harapnya.(red)