SAMPIT, inikalteng.com – Ketidakhadiran oknum DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam rapat paripurna, mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. Bahkan kondisi itu sudah seperti dianggap lazim. Padahal, ekspektasi publik sebelumnya berharap dengan wajah baru di lembaga itu bisa merubah kebiasaan buruk yang terjadi, yakni aktif pada kegiatan kunjungan kerja (kunker), namun mangkir dalam kegiatan-kegiatan pertemuan di lembaga tersebut.
“Ketidakhadiran anggota dewan dalam sebuah acara kelembagaan legislatif, sudah bukan rahasia umum lagi terjadi di Indonesia. Ketidakhadiran tersebut dengan berbagai macam alasan, bahkan ada juga yang menganggap ketidakhadiran itu merupakan suatu keharusan bagi partainya untuk menjegal sesuatu raperda karena tidak setuju ataupun dijadikan suatu bargaining untuk mendapat sesuatu,” ucap Riduan Kesuma, warga Kotim di Sampit, Rabu (15/12/2021).
Menurut Riduan, ketidakhadiran anggota DPRD Kotim dalam pengesahan sebuah raperda baik yang diusulkan oleh eksekutif maupun yang merupakan inisiasi dewan, merupakan gambaran anggota DPRD Kotim belum dewasa dalam berpikir dan bertindak untuk kemaslahatan masyarakat Kotim.
“Peristiwa ketidakhadiran anggota DPRD Kotim dalam sebuah acara yang sudah diagendakan jauh-jauh hari, sudah beberapa kali terjadi dalam tahun 2021 ini. Saya selaku masyarakat Kotim sangat menyayangkan hal ini terjadi. Bukankah raperda itu mereka yang dibahas, mereka hanya mencari bahan hingga melakukan kunker ke luar daerah. Biaya sudah banyak keluar, tapi pada saat pengesahan mereka tidak hadir. Dan hal seperti ini berulangkali terjadi setiap tahunnya walaupun anggota DPRD wajah baru,” katanya.
Riduan berharap, di tahun yang akan datang, agar gajih dan tunjangan anggota dewan menerapkan berbasis kinerja dengan parameter yang jelas. Ini penting, supaya uang rakyat untuk menggajih mereka tidak terbuang percuma. “Harusnya dalam ketentuan hukumnya, sudah selayaknya di DPRD semua tingkatan menerapkan tunjangan dan gajih berdasarkan kinerja sebagaimana yang sudah dilakukan oleh pihak eksekutif,” harap Riduan.
Selain itu, lanjut Riduan, pada akhir tahun ini banyak pihak mengharapkan adanya evaluasi kehadiran dan kinerja seluruh anggota DPRD Kotim. Evaluasi dilakukan oleh Sekretaris Dewan dan jajarannya, untuk selanjutnya Semoga ada terobosan untuk mengumumkan kepada masyarakat apa saja capaian yang sudah dilakukan DiPRD dalam bidang pengawasan, penganggaran sebagai bentuk pertanggung jawaban keuangan ra dikyat yang di himpun oleh negara dan di bayarkan dalam bentuk gajih dan tunjangan anggota DPRD Kotim.”tandasnya. (ya/red1)
