SAMPIT – Mencuatnya kasus asusila yang terjadi baru-baru ini di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) langsung mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi III DRD Kotim Riskon Fabiansyah.
Dia turut prihatin, apalagi dalam kasus ini korbannya adalah anak-anak di bawah umur. Hal ini perlu jadi perhatian serius dari semua stakeholder, baik pemerintah daerah, orang tua dan pemangku kebijakan di daerah ini.
“Di situasi pandemi covid-19 menuju kebiasaan normal baru ini, membuat anak-anak kita harusnya lebih banyak di rumah dan diawasi oleh orang tuanya,” ujar Riskon di Sampit, Senin (27/7/2020).
Selain itu, perlu juga juga sentuhan kebijakan dari pemerintah daerah dalam rangka agar meminimalisir kejadian asusila pada anak. Termasuk juga pola pendidikan di masa covid-19, memaksa pemerintah pusat untuk menghentikan sementara pola pembelajaran tatap muka. Karena risiko yang besar untuk tertular covid-19 bagi anak-anak, harusnya menjadi bahan acuan bagi para orang tua agar lebih maksimal mengawasi anak-anaknya.
Legislator Partai Golkar ini juga menekankan, dalam kasus asusila tersebut, Pemkab Kotim dituntut mengeluarkan kebijakan melalui Dinas Pendidikan, agar kegiatan anak-anak selama Belajar Dari Rumah (BDR) bisa termonitor dengan baik, guna meminimalisir terjadinya tindak kejahatan terhadap anak di bawah umur atau pelajar. Sehingga kejadian asusila yang menimpa anak tidak terulang kembali.
“Tidak kalah pentingnya adalah peran dari orang tua dalam mengawasi anak-anaknya selama Pola Belajar Dari Rumah dengan tidak membiarkan anak-anak keluar dari rumah tanpa didampingi anggota keluarga yang lebih dewasa,” tegasnya.
Di sisi lain, Riskon juga berharap agar peran penting semua pihak termasuk pemerintah daerah dalam rangka menyelamatkan masa depan anak-anak, harus tampil lebih dominan di hadapan publik. Sehingga tidak terkesan lepas dari tanggung jawab.
“Jangan sampai anak-anak kita jadi korban tindakan asusila dari orang-orang yang tidak bermoral. Di samping itu juga, kita harus ikut melindungi anak-anak kita dari risiko tertular Covid-19. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus lebih serius memperhatikan kondisi tersebut,” harap Riskon.(red)
