KUALA KAPUAS, inikalteng.com – Fraksi Nurani Bintang Demokrat Pembangunan Sejahtera (NBDPS) DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 masih memerlukan pembahasan yang lebih mendalam dan konstruktif antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kami ingin RAPBD 2026 bukan sekadar dokumen formal, tetapi menjadi instrumen nyata yang membawa kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Kapuas,” ujar juru bicara Fraksi NBDPS DPRD Kapuas, Sutarno, di Kuala Kapuas, Selasa (11/11/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan legislator dari Partai Demokrat itu usai menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna pembahasan nota keuangan RAPBD 2026 di gedung DPRD Kabupaten Kapuas.
Menurutnya, pembahasan yang mendalam diperlukan agar arah kebijakan anggaran benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah.
Fraksi NBDPS menyoroti sejumlah aspek penting yang dianggap perlu mendapat perhatian serius, di antaranya alokasi anggaran sektor pendidikan dan kesehatan yang harus sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
Fraksi menekankan bahwa belanja di sektor tersebut tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga medis, serta memastikan ketersediaan obat-obatan di seluruh puskesmas.
Selain itu, Fraksi juga mengingatkan agar pemerintah daerah menjaga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, terutama pada belanja nonprioritas seperti perjalanan dinas dan pengadaan barang yang tidak mendesak.
“Perlu pembatasan ketat terhadap belanja rutin agar tidak terjadi pemborosan dan dana publik dapat dialihkan untuk program produktif yang langsung menyentuh masyarakat,” tegas Sutarno.
Dalam bidang pembangunan kesejahteraan, Fraksi NBDPS menyoroti pentingnya kejelasan alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting. Fraksi juga meminta pemerintah daerah menjelaskan indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur efektivitas program-program tersebut di tahun 2026.
Sementara dalam sektor pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Fraksi menilai perlunya peningkatan dukungan terhadap UMKM, pertanian, dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Fraksi berharap RAPBD 2026 memuat program konkret berupa pelatihan, bantuan modal bergulir, dan fasilitasi pemasaran bagi pelaku usaha kecil.
Penulis : Sri
Editor : Adi
