MUARA TEWEH, inikalteng.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara mendesak pemerintah pusat agar segera menetapkan kejelasan status tenaga honorer yang selama ini masih belum mendapat kepastian hukum.
Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Barito Utara, H Taufik Nugraha, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (10/2/2025).
Menurut Taufik, banyak tenaga honorer di Barito Utara yang telah mengabdi puluhan tahun tanpa kejelasan status kepegawaian. Hal ini dinilai tidak adil dan berpotensi menurunkan semangat kerja serta kualitas pelayanan publik.
“Kami sudah berkali-kali menyuarakan aspirasi ini, bahkan telah berkoordinasi dengan BKN dan Kemenpan-RB. Namun hingga kini belum ada solusi konkret. Ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus,” ujar Taufik.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat harus segera merespons persoalan ini secara serius. DPRD Barito Utara akan terus memperjuangkan nasib tenaga honorer agar mereka mendapatkan hak sebagaimana mestinya, termasuk peluang diangkat menjadi ASN atau status kepegawaian lain yang diakui.
Lebih lanjut, Taufik juga menyoroti dampak ketidakjelasan status tenaga honorer terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Sejumlah instansi disebut kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas karena keterbatasan pegawai tetap.
Editor : Yohanes Frans Dodie
