Bupati Kotim Lantik Enam Kepala Dinas

SAMPIT, inikalteng.com – Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) resmi dilantik pada Rabu (8/10/2025) di Aula Gedung Serbaguna Sampit. Pelantikan serta mengambil sumpah sejumlah pejabat ini dilakukan oleh Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor.

Buapti Kotim menyampaikan bahwa pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi agar kinerja pemerintahan dan pelayanan publik semakin optimal. Mutasi dan rotasi jabatan merupakan langkah strategis dalam menciptakan birokrasi yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Saya berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat bekerja maksimal, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Perombakan tidak hanya menyentuh level kepala dinas, tetapi juga jabatan camat, lurah, kepala seksi, hingga kepala bidang di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).

Beberapa pejabat yang menduduki jabatan baru antara lain:

Johny Tangkere sebagai Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Bima Ekawardhana sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Kotim.

Rihel sebagai Kepala Badan Kesbangpol.

Wim R.K. Benung sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

M. Saleh sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Rusnah sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Rafiq Riswandi sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.

Raihansyah sebagai Kepala Dinas Perhubungan.

Selain itu, beberapa posisi strategis juga diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt), di antaranya:

Mentana Dhinar Tistama sebagai Plt Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pertanahan.

Jumberi sebagai Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Yudi Aprianur sebagai Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Nino Andria Y sebagai Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Oktaf Pahlevi sebagai Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setda Kotim.

“Perubahan besar ini diharapkan mampu memperkuat struktur birokrasi dan mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah,” tandas Halikinnor.

Editor: Adi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *