KUALA KURUN, inikalteng.com – Bupati Gunung Mas (Gumas) Jaya Samaya Monong mengingatkan kembali pihak Perusahaan Besar Swasta (PBS) sektor perkebunan sawit, pertambangan dan kehutanan di wilayah setempat, agar memahami dan mentaati regulasi (peraturan) yang sudah ditetapkan.
“Regulasi yang harus mereka (PBS) fahami dan taati, terkait tonase angkutan kendaraan saat melintas di ruas jalan provinsi di Desa Bukit Liti-Bawan-Kuala Kurun,” kata Jaya, Rabu (28/7/2021) melalui sambungan telepon.
Bupati menjelaskan, sejak 23 Juli lalu, kendaraan angkutan produksi perkebunan, pertambangan dan kehutanan dilarang melintasi ruas jalan provinsi, tepatnya di Desa Bukit Liti-Bawan-Kuala Kurun dengan muatan melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST)/tonase 8 ton. Tinggi kendaraan 3,5 meter, lebar 2,1 meter, dan panjang 9 meter.
Hal ini ditegaskan Bupati Gumas, sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 19 ayat 2 huruf c (ketentuan jalan kelas III).
“Tonase angkutan harus sesuai ketentuan yang ada jangan melebihi. Ini harus dipatuhi jangan bertindak berdasarkan pemikiran ataupun kehendak pribadi atau kelompok. Ikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah,” seru Jaya.
Bupati Gumas juga menegaskan, regulasi yang ada yang harus dipahami dan dipatuhi PBS demi kebaikan bersama. Jangan sampai angkutan kendaraan PBS yang melanggar ketentuan, menambah kerusakan jalan.
“Jalan adalah prasarana transportasi untuk kepentingan publik. Jalan nasional, provinsi maupun kabupaten harus terpelihara dengan baik. PBS yang ada di daerah ini, jangan semata-mata memperhatikan kepentingannya, tapi bagaimana kepentingan publik diperhatikan, dengan mematuhi peraturan yang ada. Semuanya akan baik kalau aturan itu dijalankan,” tegas dia.
Karena hemat Jaya, ketaatan PBS terhadap regulasi mencerminkan dukungan PBS terhadap pembangunan jalan dan penghematan anggaran terkait penanganan kerusakan jakan di ruas ruas jalan provinsi tepat di Desa Bukit Liti-Bawan-Kuala Kurun.
“Pemerintah Kabupaten Gumas mendukung keberadaan PBS di wilayah ini. Pun begitu, PBS yang ada harus taat aturan. PBS harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan pemerintah,” pungkas Jaya. (red)
