KUALA KAPUAS, inikalteng.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, harus bersiap menghadapi tahun anggaran 2026 dengan kondisi keuangan yang lebih ketat. Pasalnya, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipastikan mengalami penurunan drastis hingga Rp700 miliar, imbas dari kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD).
“Bayangkan, tahun 2025 kita hampir menyentuh Rp4 triliun. Tapi sekarang, berdasarkan rapat TAPD, proyeksi APBD kita hanya sekitar Rp2,2 triliun,” ujar Sekretaris Daerah Kapuas, Usis I Sangkai, Rabu (8/10/2025).
Pemangkasan TKD dari pemerintah pusat mencapai total Rp269 triliun secara nasional, sebagaimana tercantum dalam kerangka APBN 2026. Hal ini tentu berdampak pada seluruh daerah, tak terkecuali Kapuas, yang selama ini sangat bergantung pada dana transfer sebagai penopang belanja pembangunan.
Usis menjelaskan, dengan realitas ini, Pemkab Kapuas akan melakukan penyesuaian menyeluruh terhadap rencana belanja daerah. Sejumlah program nasional yang diamanatkan ke daerah seperti makan bergizi gratis, penanganan kemiskinan ekstrem, serta stunting, akan disesuaikan berdasarkan kapasitas fiskal daerah.
“Bukan berarti kita tidak melaksanakan, tapi pelaksanaannya akan melihat kemampuan daerah. Kita harus realistis, fokus pada apa yang benar-benar prioritas dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Efisiensi dan penajaman program akan menjadi strategi utama Pemkab dalam menyikapi keterbatasan ini. Skala prioritas akan ditetapkan secara ketat, guna memastikan bahwa anggaran yang tersedia tetap berdampak maksimal.
“Kita akan hemat dan bijak dalam menggunakan anggaran. Tujuannya jelas: agar pembangunan tetap berjalan meskipun dengan dana terbatas,” tambah Usis.
Senada dengan itu, Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno, juga membenarkan adanya pengurangan dana transfer yang menyebabkan penurunan APBD. Menurutnya, fenomena ini bukan hanya terjadi di Kapuas, melainkan juga di hampir semua daerah di Indonesia.
“Ini memang kondisi nasional. Hampir semua daerah mengalami penyesuaian anggaran karena TKD dikurangi,” jelasnya.
Penulis : Sri
Editor : Adi
