KUALA KAPUAS, inikalteng.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menggelar rapat koordinasi untuk membahas evaluasi layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Rapat yang dipimpin oleh Asisten II Sekretariat Daerah, Kusmiati, ini melibatkan sejumlah perangkat daerah teknis, lembaga keuangan, dan instansi terkait lainnya.
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Kapuas pada Senin (20/10/2025), Kusmiati menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan layanan PBG agar lebih cepat, transparan, dan memudahkan masyarakat.
“Pemerintah daerah terus berupaya melakukan pembenahan dalam layanan PBG agar lebih cepat, transparan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” ujar Kusmiati.
Evaluasi difokuskan pada sejumlah kendala yang masih dihadapi masyarakat, termasuk lambatnya proses pelayanan serta ketidakseimbangan antara retribusi yang dibayarkan dengan biaya jasa konsultan yang digunakan.
“Masukan dari warga akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan ke depan,” tambahnya.
Selain perbaikan internal, rapat juga membahas strategi percepatan penyaluran kredit pembangunan dari pihak perbankan. Hal ini dinilai penting untuk mendukung kelancaran proses pembangunan gedung, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan.
“Kolaborasi dengan perbankan diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan serta mendukung iklim investasi dan ekonomi daerah,” jelas Kusmiati.
Hingga saat ini, permohonan PBG di Kabupaten Kapuas telah mencapai lebih dari 600 permohonan, melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian ini turut diiringi peningkatan pendapatan dari retribusi PBG yang telah menembus angka Rp1 miliar. Angka tersebut menunjukkan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perizinan dalam pembangunan.
Penulis : Sri
Editor : Adi
