PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menegaskan bahwa Pemerintah Kota harus menjalankan kebijakan efisiensi anggaran dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang bertanggung jawab.
Ia menekankan bahwa pemerintah harus menggunakan dana hasil efisiensi tersebut secara tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Jangan hanya memangkas anggaran tanpa arah. Gunakan dana yang berhasil dihemat untuk membiayai hal-hal yang benar-benar masyarakat butuhkan,” tegas Hatir, kemarin.
Hatir mengapresiasi langkah efisiensi, seperti saat pemerintah mengurangi anggaran untuk perjalanan dinas dan pertemuan formal. Namun, menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan langkah tersebut mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Ia menekankan bahwa aparatur sipil negara tetap harus bekerja secara optimal meski menghadapi keterbatasan anggaran.
“Jangan jadikan efisiensi alasan untuk menurunkan kinerja. Justru, kita harus menjadikannya pemicu untuk bekerja lebih disiplin, efektif, dan fokus pada pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Palangka Raya itu juga berharap agar pemerintah menjadikan efisiensi ini sebagai langkah awal untuk membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel.
Ia meminta pemerintah untuk mengumumkan penggunaan dana hasil efisiensi secara terbuka dan mengarahkannya ke sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya.
“Masyarakat perlu tahu ke mana pemerintah mengalihkan dana tersebut. Jika benar-benar pemerintah manfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan warga, tentu masyarakat akan memberikan dukungan penuh,” tambahnya.
Hatir juga mengingatkan Pemerintah Kota Palangka Raya agar menjaga keseimbangan antara penghematan dan efektivitas kerja. Menurutnya, jika pemerintah melakukan efisiensi secara terburu-buru dan tanpa arah, justru masyarakat yang akan dirugikan.
“Jangan sampai efisiensi membuat pelayanan menjadi lambat atau membuat masyarakat merasa tidak terlayani dengan baik. Pemerintah harus mempertimbangkan semuanya secara matang,” pungkasnya.
Editor : Yohanes Frans Dodie
