PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai Pemerintah Daerah (Pemda) perlu segera menyiapkan strategi pembiayaan alternatif agar aktivitas pembangunan tidak terkendala akibat pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, menyatakan Pemda tidak bisa hanya mengandalkan alokasi pusat dan harus mulai beralih pada pola pengelolaan anggaran yang lebih inovatif.
“Pemda harus menyiapkan mekanisme pembiayaan baru yang dapat menjaga stabilitas pembangunan meski dana TKD berkurang,” ujarnya, Rabu (15/10/2025).
Ia mengingatkan bahwa pemangkasan dana TKD hampir setengah dari total alokasi perlu direspons dengan langkah adaptif agar kegiatan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Pengurangan ini cukup besar, jadi pengelolaan anggaran yang ada harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi saat ini,” katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah dapat memanfaatkan skema kerja sama dengan sektor swasta atau BUMD untuk membiayai sejumlah program prioritas.
“Model pembiayaan kerja sama bisa menjadi solusi agar pembangunan tidak berhenti hanya karena keterbatasan anggaran,” tuturnya.
Sudarsono juga menilai pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pemetaan potensi ekonomi yang belum tergarap.
“DAU berkurang itu satu hal, tapi potensi PAD kita masih luas dan harus dimanfaatkan dengan serius,” ucapnya.
Ia berharap Pemda mampu bergerak cepat dengan menyiapkan strategi pembiayaan yang realistis dan berkelanjutan agar dampak pemangkasan TKD tidak menimbulkan hambatan besar.
“Selama pemerintah bisa inovatif dan responsif, pemangkasan ini tidak akan menjadi hambatan utama bagi pembangunan,” pungkasnya.
Penulis : Nopri
Editor : Zainal
