PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Koordinator Forum Kebangsaan Organisasi Kemasyarakatan dan Paguyuban (KFK-OKP) sekaligus Koordinator Forum Silaturahmi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (KFSSP-SB) Kalimantan Tengah (Kalteng), Adhie, menegaskan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia.
Menurut Adhie, penempatan Polri di bawah Presiden sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, karena Presiden merupakan pemegang mandat pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Dalam konteks tersebut, Polri sebagai alat negara memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum.
“Polri menjalankan tugas negara yang sumber legitimasi utamanya berasal dari rakyat. Oleh sebab itu, sudah semestinya Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai pemegang mandat kekuasaan rakyat,” ujarnya, Rabu (28/1/2026).
Ia menambahkan, struktur komando tersebut berfungsi menjaga independensi dan efektivitas Polri dalam menjalankan tugas pokok, mulai dari penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), hingga perlindungan serta pelayanan kepada publik.
Adhie menilai, tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang semakin dinamis menuntut institusi kepolisian untuk terus beradaptasi dan bekerja secara profesional. Sehingga, penguatan konsep Polri Presisi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kehadiran polisi benar-benar dirasakan masyarakat.
“Polri Presisi tidak boleh berhenti sebagai slogan. Implementasinya harus nyata melalui pelayanan yang adil, humanis, dan transparan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti peran Polri yang kerap menjadi garda terdepan dalam merespons berbagai situasi, termasuk potensi konflik dan keresahan sosial di tengah masyarakat.
“Dalam kondisi apa pun, masyarakat tetap menaruh harapan besar kepada Polri untuk menciptakan rasa aman dan menjaga kondusivitas lingkungan sosial,” tuturnya.
Adhie mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kerja sama dan sinergi dengan Polri. Dukungan publik menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan terhadap institusi kepolisian.
“Selain dukungan, kritik yang objektif dan konstruktif juga diperlukan agar Polri terus melakukan pembenahan dan semakin dipercaya oleh masyarakat,” tutupnya.
Penulis : Nopri
Editor : Zainal
