Usia pemerintahan Prabowo-Gibran genap satu tahun pada Senin (20/10).
Berbagai perkembangan terjadi sepanjang masa kepemimpinan mereka, terutama di sektor ekonomi.
Berikut sejumlah capaian dan dinamika ekonomi selama satu tahun pemerintahan Prabowo.
1. Kemiskinan
Catatan pertama datang dari isu kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyebut angka tersebut menurun 0,21 juta orang dibandingkan posisi September 2024 yang berjumlah 24,06 juta orang.
Secara persentase, tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 berada di 8,47 persen, turun 0,10 persen poin dari 8,57 persen pada September 2024.
Penurunan ini memperpanjang tren positif penurunan kemiskinan sejak Maret 2023.
Ateng menjelaskan bahwa jika melihat data historis, sempat terjadi peningkatan kemiskinan sebesar 0,03 persen poin dari Maret ke September 2022. Namun sejak Maret 2023 hingga Maret 2025, tren kemiskinan terus menurun secara konsisten.
Dari sisi wilayah, ketimpangan antara desa dan kota masih terlihat jelas. Persentase penduduk miskin di perdesaan mencapai 11,03 persen, jauh di atas angka kemiskinan di perkotaan yang sebesar 6,73 persen.
“Kalau kita lihat pada grafik, terlihat jelas ada disparitas kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan. Pada Maret 2025, kemiskinan di kota sebesar 6,73 persen, sedangkan di desa mencapai 11,03 persen. Jadi, penduduk desa relatif lebih banyak yang miskin dibandingkan penduduk kota di wilayah masing-masing,” jelas Ateng.
Tak hanya angka kemiskinan umum yang menurun, BPS juga mencatat penurunan pada kemiskinan ekstrem.
Jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia per Maret 2025 tercatat 2,38 juta orang, setara dengan 0,85 persen dari total populasi. Angka ini turun dari 2,78 juta orang (0,99 persen) pada September 2024.
“Berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), Maret 2025 jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia mencapai 2,38 juta orang, turun 0,40 juta dibandingkan September 2024. Jika dibandingkan dengan Maret 2024, penurunannya mencapai 1,18 juta orang,” ujar Ateng.
2. Pengangguran
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa dari 216,79 juta penduduk usia kerja, sebanyak 153,05 juta orang tergolong sebagai angkatan kerja.
“Namun, tidak semua angkatan kerja terserap di pasar kerja. Akibatnya, terdapat sekitar 7,28 juta orang yang masih menganggur,” ungkap Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (5/5).
Dibandingkan Februari 2024, jumlah pengangguran pada Februari 2025 meningkat 0,08 juta orang atau sekitar 82 ribu orang, naik sekitar 1,11 persen.
Secara rinci, terdapat tambahan pengangguran sebanyak 83.450 orang dibandingkan setahun sebelumnya.
3. Pertumbuhan Ekonomi
Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia belum berhasil menembus “kutukan 5 persen.”
Pada kuartal I 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 4,87 persen, sementara pada kuartal II 2025 meningkat menjadi 5,12 persen.
Meski membaik, angka tersebut masih jauh dari target 8 persen yang diharapkan Prabowo.
Capaian pertumbuhan ekonomi 5,12 persen ini sempat menimbulkan keraguan dari sejumlah ekonom.
Salah satunya dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang mempertanyakan keabsahan data pertumbuhan ekonomi tersebut.
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho, menyoroti perbedaan antara data pertumbuhan ekonomi dan kondisi riil di lapangan.
Ia menilai ada kejanggalan karena pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil serta sepeda motor mencapai 5,37 persen (yoy) — lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan — sementara konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,97 persen (yoy).
Andry juga menyinggung fenomena “rojali” (rombongan jarang beli) yang banyak dikeluhkan para pengusaha ritel.
“Ketika kami konfirmasi ke para retailer dan asosiasi, mereka mengatakan kondisi lapangan tidak sebaik itu. Bahkan fenomena rojali menunjukkan pertumbuhan industri ritel tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya,” ujar Andry dalam diskusi publik Indef di Jakarta, Rabu (6/8).
Menanggapi keraguan tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa lembaganya tidak pernah merekayasa data pertumbuhan ekonomi.
Amalia, yang akrab disapa Winny, menuturkan bahwa perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dilakukan sesuai standar internasional dan diawasi oleh banyak pihak.
Ia menegaskan bahwa setiap proses bisnis di BPS memiliki mekanisme pengendalian kualitas (quality assurance) yang ketat.
Selain itu, ia menambahkan bahwa PDB hanyalah salah satu dari ribuan data statistik yang diproduksi BPS setiap tahunnya melalui ratusan survei di bidang sosial, produksi, dan ekonomi.
Sumber : CNN Indonesia
