PALANGKA RAYA, inikalteng.com– Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Wilayah Tengah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Pleno Tahun 2026 sebagai langkah awal dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan sektor keuangan. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bajakan Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat (06/02/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, Deputi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah, Andrianto Suhada, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan kabupaten dan kota, serta perwakilan perbankan.
Dalam paparannya, Deputi Kepala OJK Kalteng Andrianto menjelaskan bahwa rapat pleno merupakan tahap awal dari rangkaian empat agenda utama TPAKD, yang meliputi rapat teknis, rapat koordinasi wilayah, serta rapat evaluasi.
“Rapat pleno ini menjadi fondasi awal untuk membangun koordinasi yang kuat. Selanjutnya akan dilaksanakan rapat teknis dan rapat koordinasi agar seluruh program dapat berjalan terarah,” ujarnya.
Andrianto juga menyampaikan bahwa Kalimantan Tengah pada tahun 2025 hampir meraih prestasi terbaik dalam kinerja TPAKD tingkat nasional. Namun, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dioptimalkan agar capaian tersebut dapat ditingkatkan.
“Pada 2025 lalu, Kalteng hampir menjadi yang terbaik. Ke depan, dibutuhkan dukungan dan kolaborasi semua pihak agar target nasional dapat tercapai,” katanya.
Ia menekankan pentingnya keterpaduan program antar instansi. Menurutnya, selama ini banyak kegiatan telah berjalan, namun belum sepenuhnya terintegrasi sehingga dampaknya belum terlihat maksimal.
“Ke depan, setiap kegiatan harus saling terhubung dan sejalan dengan program pemerintah pusat maupun daerah, serta menyesuaikan dengan isu-isu strategis terkini,” tambahnya.
Selain itu, OJK juga mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sektor jasa keuangan.
Melalui Rapat Pleno TPAKD Tahun 2026 ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih solid antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperluas akses layanan keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Penulis: Wiyandri
Editor : Ika
