MUARA TEWEH, inikalteng.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Wilayah Timur mulai menyusun arah kebijakan dan program kerja Tahun 2026 melalui Rapat Pleno yang digelar di Muara Teweh, Selasa (10/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Direktur Senior Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis (PEPK dan LMSt) OJK Kalteng Andrianto Suhada. Turut hadir Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Barito Utara Barhum Poderlin Girsang mewakili Sekretaris Daerah Barito Utara, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Gunung Mas, dan Murung Raya. Sejumlah pimpinan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di Kabupaten Barito Utara juga mengikuti rapat tersebut.
Rapat pleno ini menjadi forum koordinasi awal untuk menyusun rencana kerja TPAKD Wilayah Timur Tahun 2026, sekaligus menyamakan persepsi dalam mempercepat pemerataan akses keuangan di berbagai kabupaten.
Andrianto Suhada menyampaikan, TPAKD berperan penting sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah daerah dan industri jasa keuangan dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Menurut dia, penguatan sinergi menjadi kunci agar program inklusi keuangan tidak hanya tersusun dengan baik, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.
“OJK akan terus mendorong optimalisasi peran TPAKD di daerah. Dengan kolaborasi yang solid, akses layanan keuangan yang inklusif dapat diperluas hingga menjangkau masyarakat di berbagai lapisan,” kata Andrianto.
Sementara itu, Barhum Poderlin Girsang menilai rapat pleno tersebut merupakan momentum strategis untuk mengevaluasi capaian program sebelumnya sekaligus menyusun langkah konkret menghadapi tantangan tahun mendatang.
Ia berharap program kerja yang dirumuskan nantinya benar-benar aplikatif dan selaras dengan potensi serta kebutuhan daerah, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.
“Melalui perencanaan yang matang dan komitmen bersama, TPAKD dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat perekonomian daerah melalui akses keuangan yang lebih merata dan berkeadilan,” ujarnya.
Agenda rapat dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang membahas isu-isu strategis, termasuk tantangan perluasan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor produktif lainnya di Wilayah Timur Kalimantan Tengah.
Penulis/editor: Adinata
