PALANGKA RAYA, inikalteng.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan rapat koordinasi daerah Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 di Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dihadiri Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, serta seluruh Kepala BPS kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan fondasi data ekonomi daerah, khususnya di sektor jasa keuangan. Persiapan SNLIK 2026 dilakukan secara komprehensif guna memastikan pelaksanaan survei berjalan optimal dan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, S.Si., M.E., menyampaikan bahwa SNLIK merupakan kegiatan strategis berskala nasional yang melibatkan kolaborasi OJK, BPS, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta dilaksanakan serentak di 38 provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Menurutnya, sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci agar data literasi dan inklusi keuangan yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi dan keterbandingan yang tinggi hingga level provinsi.
“Data SNLIK diharapkan mampu memberikan gambaran nyata tentang akses dan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Hal ini sangat penting sebagai dasar evaluasi serta penyusunan kebijakan ekonomi dan keuangan daerah yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menekankan bahwa tantangan literasi dan inklusi keuangan semakin kompleks seiring pesatnya inovasi produk serta digitalisasi sektor jasa keuangan. Kondisi tersebut menuntut adanya pengukuran yang kredibel dan mutakhir agar kebijakan pengembangan sektor keuangan dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“SNLIK 2026 diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam terkait kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat, baik dari sisi demografis maupun karakteristik sosial ekonomi. Hasil survei ini akan menjadi referensi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif,” jelas Primandanu.
Rakorda kemudian dilanjutkan dengan pemaparan strategi pengawalan SNLIK 2026, termasuk timeline pelaksanaan dan penyempurnaan instrumen survei. Sebagai tindak lanjut, kegiatan juga diisi dengan pelatihan kepada 57 Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan 25 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) di seluruh kabupaten/kota yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting.
Melalui penguatan koordinasi dan kesiapan sumber daya tersebut, OJK dan BPS berharap SNLIK 2026 dapat menghasilkan data berkualitas tinggi yang mampu mendukung penguatan sektor jasa keuangan serta mendorong pemerataan akses keuangan sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah.
Penulis/editor: Adi Nata
